JAKARTA – Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) melakukan kunjungan kerja spesifik ke Sumatera Barat untuk meninjau langsung pembangunan hunian sementara (huntara) bagi masyarakat yang terdampak bencana banjir bandang. Kunjungan ini dipimpin langsung oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade.
Peninjauan Huntara di Batang Anai
Rombongan memulai peninjauan di Huntara Danantara, Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman. Project Manager PT Nindya Karya, Syafriwal, melaporkan bahwa pembangunan 40 unit huntara di lokasi tersebut telah mencapai progres 90 persen. Pengerjaan yang terbilang cepat ini hanya memakan waktu delapan hari kerja dan ditargetkan rampung pada 24 Januari 2026.
Syafriwal menjelaskan bahwa pembangunan huntara ini merupakan tindak lanjut instruksi Presiden RI Prabowo Subianto agar negara segera hadir memberikan hunian layak bagi korban bencana. Proyek ini dilaksanakan oleh PT Nindya Karya dengan dukungan dari sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN), termasuk Semen Indonesia Group (SIG), MIND ID, Pegadaian, dan Pertamina. Dukungan kelistrikan disediakan oleh PLN, sementara jaringan komunikasi ditangani oleh Telkom.
Pembangunan Huntara di Berbagai Lokasi
Selain di Batang Anai, pembangunan huntara juga dilakukan di Kabupaten Agam dan Tanah Datar. Di Kabupaten Agam, terdapat dua lokasi: Linggai Duo Koto dengan 20 unit huntara yang progresnya mencapai 70 persen, dan Bancah dengan 35 unit yang masih dalam tahap awal, baru mencapai 15 persen.
Sementara itu, di Kabupaten Tanah Datar, pembangunan 28 unit huntara di kawasan Malalo telah mencapai progres 60 persen.
Apresiasi dari Bupati Padang Pariaman
Bupati Padang Pariaman, John Kennedy Azis, menyampaikan apresiasi tinggi terhadap kinerja Nindya Karya dan BUMN pendukung. Ia menilai pembangunan huntara di Batang Anai melampaui ekspektasi, mengingat proyek yang diperkirakan selesai dalam dua pekan ini hampir rampung dalam delapan hari.
“Terima kasih Pak Andre Rosiade, terima kasih Danantara dan Nindya Karya. Ini di luar target dan ekspektasi kami. Saya kira dua minggu baru selesai, ternyata delapan hari sudah hampir rampung, ditambah fasilitas mini soccer, balai pertemuan, dan playground untuk anak-anak,” ujar John dalam keterangan tertulis, Kamis (22/1/2026).
Komitmen DPR dan BUMN
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade menegaskan bahwa kunjungan ini bertujuan memastikan mandat Presiden Prabowo agar masyarakat terdampak bencana segera mendapatkan hunian layak benar-benar terlaksana di lapangan. Ia mengapresiasi kecepatan dan kualitas kerja Nindya Karya.
“Kami mendengar langsung laporan di lapangan. Di Batang Anai progresnya sudah 90 persen hanya dalam delapan hari kerja. Ini bukti nyata BUMN hadir dan bekerja efektif untuk rakyat,” kata Andre.
Andre menambahkan bahwa pembangunan huntara ini tidak hanya berorientasi pada penyediaan tempat tinggal sementara, tetapi juga memperhatikan kualitas hidup masyarakat melalui fasilitas sosial seperti lapangan olahraga, balai pertemuan, dan playground. “Komisi VI DPR RI akan terus mengawal penyelesaian pembangunan huntara di seluruh wilayah Sumatera Barat. Berdasarkan data yang kami terima, masih dibutuhkan sekitar 500 unit huntara tambahan untuk Agam, Padang Pariaman, Tanah Datar, dan Kabupaten Lima Puluh Kota,” ujarnya.
Danantara dan Upaya Pemulihan Pascabencana
Managing Director Danantara, Rohan Hafas, menjelaskan bahwa secara nasional Danantara bersama BUMN telah membangun 1.275 unit hunian sementara di berbagai daerah terdampak bencana, dengan jumlah terbesar berada di Aceh Tamiang (600 unit). “Untuk Sumatera Barat, Danantara akan melanjutkan pembangunan sesuai kebutuhan terbaru dan mulai membahas rencana hunian tetap ke depan,” kata Rohan.
Standar Baru Pelayanan BUMN
Anggota Komisi VI DPR RI, Kawendra Lukistian, mengapresiasi proyek ini sebagai upaya membangun kembali harapan masyarakat pascabencana. Kecepatan pengerjaan yang mencapai 90 persen dalam delapan hari disebutnya sebagai standar baru pelayanan BUMN yang responsif.
“Yang paling penting adalah sisi kemanusiaannya. Warga tidak hanya mendapatkan rumah, tetapi juga ruang untuk bersosialisasi dan memulihkan diri,” ujarnya.
Sinergi Pemerintah dan BUMN
Wakil Gubernur Sumatera Barat, Vasko Ruseimy, menyampaikan apresiasi atas sinergi antara pemerintah pusat, DPR RI, BUMN, dan pemerintah daerah. Ia menilai pembangunan huntara ini memberikan rasa aman, nyaman, serta perhatian terhadap aspek psikososial masyarakat terdampak bencana.
Vasko berharap pembangunan di lokasi lain dapat segera diselesaikan dengan kualitas yang sama, menunjukkan bahwa pembangunan huntara dirancang untuk memulihkan kehidupan masyarakat secara menyeluruh.
Kunjungan Komisi VI DPR RI ini menegaskan komitmen pengawasan parlemen terhadap percepatan pemulihan pascabencana di Sumatera Barat dan menjadi bukti konkret kolaborasi negara melalui BUMN dalam menghadirkan solusi cepat, layak, dan manusiawi.
Rombongan Komisi VI DPR RI diikuti anggota lintas fraksi, di antaranya Fraksi Golkar Dapil Jawa Tengah I Gani Toto, Fraksi Demokrat Dapil Jakarta III Ahmad Labib Nurwayah, Fraksi Gerindra Dapil Jawa Timur IV Kawendra Lukistian, Fraksi PAN Dapil Sumatera Selatan II Iskandar, Fraksi PKS Dapil Sumbar II Nevi Zuairina, serta Fraksi Golkar Dapil Kalimantan Timur Syarifah Suraidah. Turut hadir Wakil Gubernur Sumatera Barat Vasko Ruseimy, Bupati Padang Pariaman John Kennedy Azis, serta jajaran BUMN dan pelaksana proyek.
