Wakil Ketua Komisi IV DPR, Alex Indra Lukman, mendesak pemerintah untuk memperbanyak titik Gerakan Pangan Murah (GPM) di wilayah Sumatera yang terdampak bencana. Alex menekankan pentingnya GPM sebagai wujud keberpihakan negara kepada para korban bencana.
Perbanyak Titik GPM di Daerah Bencana
“Ada ribuan kawan-kawan kita yang tercatat sebagai korban bencana hidrometeorologi di Sumatera, Aceh, Sumut, dan Sumbar. Tolonglah titik GPM-nya diperbanyak di daerah bencana ini. Kawan-kawan kita di sana tengah dirundung duka,” ujar Alex dalam keterangannya, Rabu (3/2/2026).
Permintaan ini disampaikan Alex dalam rapat kerja Komisi IV DPR dengan mitra kerja pada Selasa (3/2). Rapat tersebut membahas strategi pengamanan harga dan persiapan stok bahan pangan menjelang periode Ramadan dan Idul Fitri 2026. Berdasarkan data yang dipaparkan oleh ID Food, GPM rencananya akan dilaksanakan di 420 titik di seluruh Indonesia. Namun, alokasi untuk wilayah terdampak bencana di Sumatera terbilang minim, yakni hanya 2 titik di Aceh, 4 titik di Sumatera Utara, dan 9 titik di Sumatera Barat.
Alex secara tegas meminta agar titik GPM di daerah bencana diperbanyak, bahkan jika memungkinkan, dapat diberikan secara gratis. “Mudah-mudahan, ID Food menggelar GPM secara gratis bagi warga korban bencana. Jika ternyata tak gratis, tolong titiknya diperbanyak. Kondisi ekonomi lagi kesulitan di tiga daerah terdampak bencana ini. Kawan-kawan kita tengah ditimpa bencana,” jelas Alex.
Kritik Proporsi GPM di Wilayah Urban
Selain itu, Alex juga melontarkan kritik terkait proporsi pelaksanaan GPM di wilayah urban dan padat penduduk. Ia menyoroti rencana penyelenggaraan GPM di Jakarta yang mencapai 65 titik, sementara di Jawa Tengah hanya 45 titik.
“Sebagai daerah urban, setiap kali libur Lebaran, mayoritas perantau yang jadi penduduk Jakarta, akan pulang kampung berlebaran. Dengan fenomena itu, semestinya GPM di Jakarta, tak lebih banyak dari Jawa Tengah yang sejatinya adalah lokasi tujuan mudik Lebaran warga Jakarta,” ungkapnya.
Jadwal Penyaluran Bantuan Pangan
Dalam rapat yang sama, Alex juga mempertanyakan jadwal penyaluran bantuan pangan berupa beras dan minyak goreng untuk 33,2 juta keluarga penerima manfaat (KPM) pada tahun 2026. Ia berharap program bantuan pangan ini dapat segera disalurkan pada Februari dan Maret 2026.
“Belajar dari pengalaman tahun 2025 lalu, mohon penyaluran Banpang ini disegerakan Bapanas bersama Bulog sebagai pelaksana teknis. Karena, kondisi geografis negara kita yang beragam,” kata Alex. Ia menambahkan, “Penyaluran Banpang di pedalaman Papua sana, tentunya akan membutuhkan waktu lebih panjang.”
