Jakarta – Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menggelar rapat dengar pendapat umum (RDPU) pada Kamis, 8 Januari 2026, untuk menyerap masukan dari para ahli mengenai reformasi di tubuh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Kejaksaan, dan peradilan. Rapat ini diselenggarakan di ruang rapat Komisi III DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta.
Agenda Penting di Masa Reses
Rapat yang dipimpin oleh Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman, ini telah mendapatkan izin resmi dari pimpinan DPR. Hal ini disampaikan Habiburokhman mengingat agenda tersebut dilaksanakan di tengah masa reses DPR yang berlangsung hingga 12 Januari 2026. “Kami menyampaikan bahwa agenda ini diselenggarakan di masa reses setelah mendapat izin dari pimpinan DPR RI ya, dan mengingat memang kita juga penting untuk terus ya apa namanya berkontribusi pemikiran terkait reformasi kepolisian, kejaksaan, dan peradilan,” ujar Habiburokhman.
Menghadirkan Tokoh Ahli
Dalam kesempatan ini, Komisi III DPR mengundang dua tokoh ahli yang diharapkan dapat memberikan pandangan konstruktif. Mereka adalah Adrianus Meliala dan Muhammad Rullyanda. Habiburokhman menyatakan bahwa pihaknya akan mendengarkan secara seksama masukan-masukan berharga dari kedua pakar tersebut. “Kita sebelumnya juga sudah beberapa kali menggelar RDPU ya, apakah mendengarkan keterangan dari ahli-ahli, termasuk juga mendengar masukan dan laporan aduan dari masyarakat terkait reformasi kepolisian, kejaksaan, dan peradilan,” jelasnya.
Saat membuka rapat, Habiburokhman sempat melontarkan candaan yang mencairkan suasana ketika Wakil Ketua Komisi III DPR, Sari Yuliati, memasuki ruangan. “Selamat datang, Bu Sari Yuliati, ketua umum Komisi III, eh saya ketua, beliau ketua umum, ya gitu ya,” seloroh Habiburokhman, yang disambut tawa. Ia kemudian melanjutkan, “Ya jadi kami ingin mendengarkan pendapat dari Pak Rullyanda dan Pak Prof Adrianus soal reformasi Polri ini.”
