Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menggelar rapat kerja dengan Kementerian Pertahanan, Kementerian Keuangan, Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan para kepala staf TNI. Agenda utama rapat ini adalah pembahasan mengenai hibah alat peralatan pertahanan dan keamanan (alpalhankam).
Rapat Tertutup Bahas Strategi Pertahanan
Rapat yang membahas alpalhankam ini diselenggarakan secara tertutup untuk umum. Kegiatan ini berlangsung di ruang rapat Komisi I DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa, 10 Januari 2026. Rapat dipimpin langsung oleh Ketua Komisi I DPR, Utut Adianto.
Dari pihak pemerintah, hadir Wakil Menteri Pertahanan, Donny Ermawan Taufanto. Sementara itu, TNI diwakili oleh Wakil Panglima TNI, Jenderal Tandyo Budi Revita, beserta para wakil kepala staf dari tiga matra. Turut hadir pula Wakil Ketua Komisi I DPR, Dave Laksono.
“Rapat kerja Komisi I DPR RI dengan Menhan, Panglima TNI beserta kepala staf dan dirjen Kementerian Keuangan saya nyatakan dibuka dan tertutp untuk umum,” ujar Utut Adianto saat membuka rapat.
Advertisement
Utut Adianto menjelaskan bahwa terdapat beberapa alasan mengapa rapat ini harus digelar secara tertutup. Salah satu alasan utamanya adalah adanya pembahasan yang bersifat strategis terkait pertahanan negara.
“Karena ada satu dan lain hal, kalau diperikenankan dan kalau memang setuju, kita tertutup,” ungkapnya lebih lanjut.
