JAKARTA, 5 Januari 2026 – Situasi keamanan di Venezuela memicu kekhawatiran di kalangan anggota parlemen Indonesia. Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, mendesak Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI untuk segera menyiapkan skenario evakuasi darurat bagi Warga Negara Indonesia (WNI) yang berada di negara tersebut menyusul serangan Amerika Serikat (AS) dan penangkapan Presiden Nicolas Maduro.
Kesiapan Evakuasi WNI Jadi Prioritas
Dave Laksono menilai perkembangan situasi di Venezuela sangat dinamis pasca serangan AS dan penangkapan Maduro. Oleh karena itu, langkah terpenting saat ini adalah memastikan keselamatan seluruh WNI di Venezuela. Ia mengimbau Kemlu RI untuk terus memantau perkembangan secara intensif dan berkoordinasi dengan perwakilan RI di Caracas.
“Komisi I DPR RI mengimbau Kementerian Luar Negeri untuk terus memantau perkembangan secara intensif, berkoordinasi dengan perwakilan RI di Caracas, serta menyiapkan skenario darurat apabila kondisi keamanan memburuk,” ujar Dave kepada wartawan, Senin (5/1/2025).
Ia menambahkan bahwa diplomasi yang tenang namun sigap perlu dijalankan agar setiap langkah yang diambil tetap sesuai dengan prinsip non-intervensi dan penghormatan terhadap kedaulatan negara.
Opsi Pemulangan WNI Perlu Disiapkan Sejak Dini
Lebih lanjut, Dave meminta Kemlu RI juga menyiapkan langkah-langkah konkret untuk memulangkan para WNI di Venezuela jika ketegangan antara AS dan Venezuela terus meningkat. Pemerintah diminta untuk tidak lengah maupun gegabah dalam menyikapi potensi krisis.
“Terkait opsi pemulangan WNI, Komisi I DPR RI menilai bahwa langkah tersebut harus dipersiapkan sejak dini sebagai antisipasi, namun pelaksanaannya tetap menunggu perkembangan situasi di lapangan. Artinya, kita tidak boleh gegabah, tetapi juga tidak boleh lengah. Kesiapan logistik, jalur evakuasi, dan komunikasi dengan WNI harus sudah disusun, sehingga bila keadaan mendesak, pemerintah dapat bergerak cepat,” jelas Dave.
Menurut Dave, Indonesia perlu menjaga posisi diplomatis yang seimbang dengan mengedepankan prinsip politik luar negeri bebas aktif. Hal ini berarti tidak berpihak pada salah satu kekuatan, namun tetap konsisten membela keselamatan warga negaranya.
Dave memastikan Komisi I DPR RI akan terus mengawal langkah Kemlu RI agar setiap kebijakan tetap berada dalam koridor kepentingan nasional dan sesuai dengan hukum internasional. “Dengan demikian, pesan utama Komisi I DPR RI jelas, keselamatan WNI adalah prioritas, kesiapan evakuasi harus ada, dan diplomasi Indonesia harus tetap tegas namun bijak dalam menghadapi dinamika ini,” tegasnya.
Latar Belakang Serangan AS ke Venezuela
Serangan besar-besaran AS ke sejumlah titik di Venezuela yang diikuti penangkapan Presiden Nicolas Maduro merupakan puncak dari tekanan selama berbulan-bulan oleh pemerintahan Trump. Operasi ini menuai kecaman dari beberapa pemimpin internasional.
Maduro ditangkap pada Sabtu (3/1) dini hari setelah diawali serangan oleh pasukan AS. AS menyebut Maduro sebagai pemimpin yang tidak sah dan menuduhnya mendukung kartel narkoba serta bertanggung jawab atas ribuan kematian warga AS yang terkait dengan penggunaan narkoba ilegal. Sejak September 2025, pasukan AS dilaporkan telah membunuh lebih dari 100 orang dalam setidaknya 30 serangan terhadap kapal-kapal yang diduga terlibat penyelundupan narkoba dari Venezuela.
Para ahli hukum menilai aksi AS tersebut kemungkinan melanggar hukum AS dan internasional.
