Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI menjalin kerja sama strategis dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk memperkuat pelaksanaan program prioritas nasional di sektor kelautan dan perikanan. Kolaborasi ini bertujuan mempercepat pembangunan sektor tersebut sekaligus menopang ketahanan pangan nasional.
Sinergi Lintas Sektor untuk Ekonomi Biru
Penandatanganan Nota Kesepahaman antara KKP dan TNI dilakukan di Cilangkap. Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, menekankan bahwa kolaborasi lintas sektor ini menjadi fondasi penting untuk memastikan program prioritas pemerintah berjalan efektif dan berkelanjutan. Ia menjelaskan bahwa konsep Ekonomi Biru yang diusung KKP menempatkan ekologi sebagai prioritas utama. Oleh karena itu, dukungan pengamanan, pendampingan lapangan, dan kemampuan logistik dari TNI sangat krusial. “Ekonomi Biru yang kami dorong menempatkan ekologi sebagai panglima. Untuk itu, diperlukan dukungan pengamanan, pendampingan lapangan, dan kemampuan logistik TNI agar program-program KKP dapat dieksekusi lebih cepat, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat pesisir,” ujar Trenggono dalam keterangan tertulis, Rabu (4/2/2026).
Program Prioritas KKP 2026
Pada tahun 2026, KKP mengemban sejumlah program prioritas yang dicanangkan oleh Presiden RI Prabowo Subianto. Program-program tersebut meliputi:
- Pembangunan 1.100 Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP).
- Revitalisasi tambak budidaya di Pantura Jawa.
- Pengembangan kawasan tambak udang terintegrasi.
- Budidaya tematik di 500 kabupaten/kota.
- Pencapaian swasembada garam.
- Modernisasi kapal perikanan.
Seluruh program ini dinilai sejalan dengan peran strategis TNI dalam menjaga keamanan wilayah produksi pangan laut serta menjamin kelancaran distribusi hasil perikanan ke berbagai daerah. Trenggono menambahkan bahwa kerja sama KKP dan TNI tidak hanya bersifat sektoral, tetapi juga mencakup aspek pendampingan teknis, pemanfaatan sarana dan prasarana, pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia. “Dengan keterlibatan TNI, kami optimistis kedaulatan pangan berbasis kelautan dan perikanan dapat terwujud, sekaligus meningkatkan kesejahteraan nelayan dan masyarakat pesisir,” tegas Trenggono.
Dukungan Penuh TNI
Panglima TNI, Jenderal Agus Subiyanto, menegaskan kesiapan penuh pihaknya untuk mendukung program-program prioritas KKP agar berjalan secara berkelanjutan. Menurutnya, program yang disampaikan oleh Menteri KKP memiliki kesesuaian dengan struktur dan komitmen organisasi TNI yang tersebar di berbagai wilayah, termasuk yang bersinggungan langsung dengan sektor perikanan dan kelautan. “Program-program yang disampaikan oleh Bapak Menteri ini sangat penting dan agar bisa berjalan secara terus-menerus, TNI siap mendukung. Organisasi kami memiliki komitmen di sektor kelautan dan perikanan yang tersebar di sejumlah wilayah,” ujar Agus.
Agus mencontohkan keberadaan satuan TNI di kawasan pesisir, termasuk di wilayah Pantai Selatan, yang telah diarahkan untuk mendukung kegiatan produktif sejalan dengan kebijakan pemerintah. Ia juga mengungkapkan rencana penambahan 150 batalion TNI pada tahun ini yang akan ditempatkan di lokasi-lokasi strategis sesuai arahan Presiden, guna mendukung kementerian dan lembaga terkait. “Penempatan ini akan disesuaikan dengan kebijakan Bapak Presiden agar bisa memberikan dukungan nyata terhadap program kementerian, termasuk KKP,” kata Agus.
Lebih lanjut, Panglima TNI menilai sinergi antara KKP dan TNI akan mempercepat pencapaian target pembangunan sektor kelautan dan perikanan, sekaligus menjaga sumber daya nasional agar tidak dimanfaatkan secara ilegal oleh pihak lain. “Dengan sinergitas ini, apa yang disampaikan Bapak Menteri tadi bisa tercapai lebih cepat. Kami siap mendukung penuh program-program KKP,” pungkasnya.
