Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Lotharia Latif, menyatakan dukungan penuh terhadap upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mengatasi kepadatan kapal perikanan di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Muara Angke, Jakarta. KKP telah memulai identifikasi kapal-kapal di lokasi tersebut sejak awal tahun 2026 untuk membedakan kapal yang memiliki izin aktif dan non-aktif.
Langkah ini bertujuan untuk memastikan kelancaran aktivitas kepelabuhanan, keselamatan pelayaran, serta optimalisasi pelayanan bagi nelayan dan pelaku usaha perikanan. “Sejak awal tahun 2026, petugas kami bersama dengan Dinas Kelautan perikanan Pemda DKI telah melakukan identifikasi kondisi kapal perikanan yang ada untuk mengetahui kapal dengan izin aktif atau non aktif. Di samping itu, kami sedang memetakan alur masuk dan keluar dari pelabuhan, untuk memudahkan akses nelayan dari atau ke fishing ground,” ungkap Lotharia dalam keterangan tertulis, Jumat (30/1/2026).
Identifikasi dan Pemetaan Alur Masuk
Proses identifikasi ini melibatkan syahbandar di pelabuhan perikanan, unit pelaksana teknis daerah (UPTD) Pengelola PPN Muara Angke, Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Nizam Zachman, Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Jakarta, serta petugas terkait lainnya.
Lotharia menekankan bahwa kepadatan kapal di Muara Angke menjadi perhatian serius pemerintah karena berpotensi mengganggu keselamatan pelayaran dan efisiensi operasional. Kondisi cuaca buruk yang terjadi belakangan ini juga menyebabkan banyak kapal belum berani berlayar, sehingga kapal yang menumpuk di PPN Muara Angke perlu ditata dengan baik.
“Prinsip utama kami adalah menjamin keselamatan pelayaran sekaligus menjaga aktivitas perikanan tangkap tetap berjalan, sehingga kapal yang menumpuk di PPN Muara Angke harus ditata dengan baik,” tegasnya.
Koordinasi dan Relokasi Kapal
Selain identifikasi, KKP juga berkoordinasi intensif dengan para pemilik kapal untuk merelokasi kapal-kapal yang saat ini berada di dermaga Muara Angke. Kapal-kapal tersebut diarahkan untuk tambat labuh di sekitar dermaga PPN Muara Angke, dengan tetap memprioritaskan aspek keselamatan pelayaran.
Hal ini sejalan dengan pernyataan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono sebelumnya, yang menegaskan komitmen KKP untuk terus memantau dan mengevaluasi kondisi kepelabuhanan di PPN Muara Angke secara berkala.
“Persoalan ini kita selesaikan bersama, Koordinasi lintas sektor menjadi kunci keberhasilan dalam penanganan kepadatan kapal ini. Penataan ini tidak bisa dilakukan sendiri. Dibutuhkan kerja sama semua pihak, termasuk pemilik kapal, agar penataan berjalan tertib dan berkelanjutan,” pungkas Lotharia.
Dengan sinergi antara KKP dan Pemprov DKI Jakarta, diharapkan aktivitas pelabuhan dapat berjalan lebih tertib, aman, dan berkontribusi pada peningkatan produktivitas sektor perikanan tangkap nasional.
