Ketua Komisi VII DPR, Saleh Partaonan Daulay, mendesak agar Provinsi Bali menjadi prioritas dalam program waste to energy atau pengolahan limbah sampah menjadi energi. Dorongan ini disampaikan Saleh menyikapi persoalan sampah di Bali yang sebelumnya juga disinggung oleh Presiden Prabowo Subianto.
Saleh mengaku pernah melihat langsung tumpukan sampah di Bali yang menjulang tinggi. Ia memperkirakan sampah tersebut sudah ada sejak lama dan menimbulkan keresahan. “Waktu di Bali, saya sudah pernah lihat sampah yang dimaksud. Tumpukannya menjulang tinggi. Sepertinya itu sudah ada sejak lama. Pasti sudah meresahkan banyak pihak. Terutama pemerintah,” kata Saleh kepada wartawan, Selasa (3/2/2026).
Program Waste to Energy dan Peran Bali
Saleh menyinggung program pemerintah yang akan membangun fasilitas waste to energy di 34 kota pada tahun ini. Ia berpendapat, Bali sangat layak untuk didahulukan dalam program tersebut. “Dalam konteks perang melawan sampah, saya dengar pemerintah sudah memiliki program waste to energy. Tahun ini, akan dibangun di 34 kota. Beriringan dengan program ini, Bali sudah sepatutnya dijadikan sebagai salah satu yang perlu diutamakan untuk didahulukan,” ujarnya.
Ia menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengatasi masalah sampah di Bali. Menurutnya, persoalan ini tidak bisa ditunda. “Kemenpar dan Pemprov Bali perlu duduk bersama. Harus ada rencana bersama agar diutamakan dan diprioritaskan. Saya yakin, Prabowo akan menyetujui hal tersebut. Dalam waktu panjang, Kemenpar dan Pemrov Bali juga sudah harus ikut dalam program pemerintah lainnya. Saya dengar ada juga Gerakan Indonesia Asri, Optimalisasi Bank Sampah dan TPS3R, dan Rumah Maggot (pakai larva),” jelasnya.
Saleh menambahkan, tidak ada alasan untuk berdiam diri dalam menghadapi masalah sampah. “Sampah itu memang tidak baik. Tidak ada alasan untuk berdiam diri. Apa yang bisa dikerjakan sekarang, jangan tunggu sampai esok lusa,” tegasnya.
Kebersihan Ciri Negara Maju
Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) ini menyatakan Komisi VII DPR siap mengawasi dan memberikan dukungan regulasi jika diperlukan untuk program pengelolaan sampah. Ia meyakini kebersihan merupakan indikator kemajuan suatu negara. “Suatu negara dikatakan maju jika negara itu bersih. Hanya di tempat bersih orang akan tenang dan nyaman untuk hidup dan tinggal. Karena itu tidak salah bila disebut bahwa kebersihan adalah ciri utama negara maju,” imbuhnya.
Sorotan Presiden Prabowo
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyoroti kondisi sampah di Bali yang berpotensi mengganggu sektor pariwisata. Ia mengungkapkan kekhawatirannya saat Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah tahun 2026 di Sentul, Bogor, Jawa Barat, pada Senin (2/2/2026).
“Indonesia indah, dia mau datang, lihat kumuh. Dia mau ke Bali, pantai Bali kotor,” ujar Prabowo, menekankan bahwa pariwisata yang merupakan penyerap tenaga kerja besar menghadapi masalah sampah. Ia juga mengutip keluhan tokoh luar negeri yang menyebut Bali kotor.
“Saya di Korea ketemu tokoh-tokoh di Korea, menteri-menteri, jenderal-jenderal, kadang-kadang ya tentara di mana pun dia nggak basa-basi. Dia bilang ‘Your excellency, I just came from Bali. Bali so dirty now. Bali not nice’. Ah saya, tapi saya terima itu sebagai koreksi,” ucap Prabowo.
Presiden kemudian menunjukkan foto kondisi sampah di pantai Bali pada Desember 2025 sebagai bukti. “Ini pantai Bali, bagaimana turis mau datang ke situ lihat sampah?” tanyanya retoris.
