Wacana pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui DPRD kembali mengemuka setelah Partai Golkar mengajukan usulan tersebut dalam rapat pimpinan nasional (rapimnas) partainya. Ketua DPP Partai Gerindra, Prasetyo Hadi, menyatakan dukungannya terhadap usulan tersebut, salah satunya didasari oleh tingginya ongkos politik dalam pilkada langsung.
Gerindra Nilai Sistem Pilkada Langsung Banyak Negatifnya
Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa partainya selalu mendengarkan berbagai aspirasi dan pendapat terkait sistem demokrasi yang berjalan. Berdasarkan kajian dan pembelajaran dari proses demokrasi di Indonesia, Gerindra berpendapat bahwa perubahan sistem perlu dilakukan jika sistem yang ada saat ini terbukti memiliki banyak sisi negatif.
“Semua memiliki pendapat, memiliki pandangan, ada yang menilai kelebihannya, ada yang menilai kekurangannya. Tetapi, kalau kami berpendapat, sekali lagi kami sebagai pengurus partai, salah satu pimpinan di partai, kami berpendapat memang kita harus berani. Harus berani untuk melakukan perubahan dari sistem, manakala kita mendapati bahwa sistem yang kita jalankan sekarang itu banyak juga sisi negatifnya,” ujar Prasetyo di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin (29/12/2025).
Ia menyoroti tingginya ongkos politik yang harus dikeluarkan calon kepala daerah, baik bupati, wali kota, maupun gubernur. Selain itu, negara juga menanggung beban pembiayaan yang cukup besar untuk penyelenggaraan pilkada secara langsung.
“Misalnya, dari ongkos politik gitu kan, kita semua sekarang tahu bahwa untuk menjadi seorang kepala daerah, baik bupati, wali kota, maupun gubernur, itu ongkosnya sangat besar. Belum dari sisi negara ya, dari sisi negara dalam hal ini mengenai pembiayaannya,” jelas Prasetyo.
Gerindra Usulkan Pengembalian Sistem Lewat DPRD
Oleh karena itu, Prasetyo menegaskan bahwa Partai Gerindra mendorong penerapan pilkada tidak langsung melalui DPRD.
“Nah, inilah yang kemudian, kalau kajian di kami internal partai Gerindra, kami memang terus terang salah satu yang mengusulkan atau berpendapat bahwa kita berkehendak untuk mengembalikan sistem pemilihan kepala daerah itu melalui mekanisme di DPRD,” tuturnya.
Golkar Juga Dorong Pilkada Lewat DPRD
Sebelumnya, Partai Golkar telah menyelesaikan Rapimnas1 Tahun 2025. Salah satu poin kesepakatan yang muncul adalah usulan pelaksanaan pilkada melalui DPRD. Selain itu, Golkar juga mendorong pembentukan koalisi permanen.
Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, dalam keterangan tertulisnya pada Minggu (21/12) menyatakan, “Partai Golkar mendorong transformasi pola kerja sama politik dari sekadar koalisi elektoral yang bersifat taktis menuju pembentukan koalisi permanen yang ideologis dan strategis, berbasis pada kesamaan platform dan agenda kebijakan.”
Partai Golkar juga mengusulkan perbaikan dalam sistem Pemilu proporsional terbuka.
“Partai Golkar mengusulkan pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat, dengan menitik beratkan pada keterlibatan dan partisipasi publik dalam proses pelaksanaannya,” kata Bahlil.
