Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Banjarmasin, Mulyono (MLY), sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap terkait restitusi pajak. Mulyono diduga menerima suap senilai Rp 800 juta yang sebagian digunakan untuk pembayaran uang muka (DP) pembelian rumah.
Kronologi Kasus
Kasus ini bermula ketika PT Buana Karya Bhakti (BKB) mengajukan permohonan restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) lebih bayar untuk tahun pajak 2024 kepada KPP Madya Banjarmasin. Berdasarkan hasil pemeriksaan, nilai lebih bayar awal yang diajukan adalah sebesar Rp 49,47 miliar. Setelah dilakukan koreksi sebesar Rp 1,14 miliar, jumlah restitusi yang disetujui menjadi Rp 48,3 miliar.
“Dari pemeriksaan tersebut ditemukan nilai lebih bayar sebesar Rp 49,47 miliar, dengan koreksi fiskal sebesar Rp 1,14 miliar sehingga restitusi pajaknya menjadi Rp 48,3 miliar,” ujar Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta Selatan, pada Kamis (5/2/2026).
Permintaan ‘Uang Apresiasi’
Pada November 2025, Mulyono diketahui bertemu dengan pihak PT BKB. Dalam pertemuan lanjutan, Mulyono menyampaikan bahwa permohonan restitusi dapat dikabulkan dengan syarat adanya ‘uang apresiasi’. Pihak PT BKB, melalui Manajer Keuangan Venasisus Jenarus Genggor alias Venzo (VNZ), menyepakati permintaan tersebut sebesar Rp 1,5 miliar.
“Kemudian, VNZ langsung menemui MLY di sebuah restoran untuk membahas pembagian jatah ‘uang apresiasi’ dan disepakati pembagiannya,” ucap Asep Guntur Rahayu.
Pembagian Suap
Setelah dana restitusi cair, ‘uang apresiasi’ tersebut dicairkan menggunakan invoice fiktif. Dana tersebut kemudian dibagi sesuai kesepakatan: Rp 800 juta untuk Mulyono, Rp 200 juta untuk fiskus Dian Jaya Demega (DJD), dan Rp 500 juta untuk Venasisus.
Dalam praktiknya, Dian Jaga Demega (DJD) menerima Rp 180 juta setelah dipotong Rp 20 juta oleh Venasisus. Sementara itu, Mulyono menerima Rp 800 juta. Sebagian dari dana tersebut, yaitu Rp 300 juta, digunakan Mulyono untuk pembayaran DP rumah.
“Dari Rp 800 juta yang diterima, MLY kemudian menggunakannya untuk pembayaran DP rumah Rp 300 juta dan Rp 500 juta sisanya masih disimpan oleh orang kepercayaannya,” jelas Asep.
Tersangka
KPK telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka dalam kasus ini:
- Mulyono (MLY) selaku Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Banjarmasin.
- Dian Jaya Demega (DJD) selaku fiskus yang menjadi anggota Tim Pemeriksa dari KPP Madya Banjarmasin.
- Venasisius Jenarus Genggor alias Venzo (VNZ) selaku Manajer Keuangan PT BKB (Buana Karya Bhakti).
