Kementerian Sosial (Kemensos) menegaskan komitmennya dalam memimpin upaya pemulihan sosial pascabencana di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Bertindak sebagai Koordinator Bidang Sosial dalam Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana, Kemensos menggarisbawahi pentingnya pendekatan yang tidak hanya mengembalikan kondisi semula, tetapi juga membangun masyarakat yang lebih baik dan tangguh menghadapi bencana di masa depan.
Pendekatan Membangun Lebih Baik dan Tangguh
Rapat koordinasi Satgas yang digelar di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kementerian Dalam Negeri, pada Kamis (15/1/2026) menggarisbawahi filosofi rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Ketua Tim Pengarah Satgas, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno, menekankan komitmen tersebut. “Kita bukan hanya sekedar membangun seperti semula, tapi kita harus berkomitmen untuk membangun lebih baik dan lebih tangguh, artinya tangguh untuk menghadapi bencana di masa depan,” ujar Pratikno dalam keterangan tertulis.
Pratikno juga menyoroti krusialnya data tunggal terintegrasi sebagai fondasi seluruh kebijakan dan intervensi lintas sektor. “Misi utamanya adalah mempunyai data tunggal dengan dashboard yang terintegrasi supaya intervensinya akurat dan akuntabilitasnya bisa dijaga maksimal,” tuturnya.
Intervensi Bertahap dan Bantuan Konkret
Sebagai koordinator bidang sosial, Kemensos melaksanakan intervensi secara bertahap. Tahapan tersebut meliputi perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, hingga pemberdayaan sosial ekonomi. Hingga akhir Desember 2025, realisasi bantuan konkret telah disalurkan, termasuk 223.146 paket logistik, 118.100 kilogram beras reguler, dan 20.990 paket sembako. Operasional 42 dapur umum juga telah dikerahkan untuk melayani masyarakat terdampak.
Dukungan logistik diperkuat dengan pengerahan 648 personel Tagana yang sigap melayani lebih dari 110 ribu jiwa. Selain itu, Kemensos telah menyalurkan santunan kepada 111 korban meninggal dunia dengan total nilai mencapai Rp 1,665 miliar.
Asistensi Rehabilitasi Sosial dan Pemberdayaan Ekonomi
Pada aspek rehabilitasi sosial, Kemensos menyalurkan bantuan Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) senilai lebih dari Rp 1,54 miliar. Bantuan ini mencakup berbagai kebutuhan mendasar seperti nutrisi, obat-obatan, perlengkapan belajar, layanan dukungan sosial, layanan kesehatan, kebutuhan pribadi, hingga alat bantu disabilitas, yang disalurkan berdasarkan hasil asesmen kebutuhan.
Sementara itu, dalam fase pemberdayaan sosial, Kemensos tengah menyiapkan penguatan ekonomi masyarakat terdampak melalui program pemberdayaan sosial ekonomi. Pelaksanaan program ini masih menunggu usulan dari pemerintah daerah dan penetapan dari Kementerian Dalam Negeri selaku Ketua Satgas, dengan tetap mengacu pada data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan mekanisme Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Potensi Dampak Sosial Ekonomi dan Solusi Padat Karya
Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, menyoroti potensi peningkatan angka kemiskinan akibat bencana di Sumatera. “Jumlah angka kemiskinan akan semakin meningkat. Kontribusi bencana Sumatra kepada kemiskinan di tingkat nasional diperkirakan 0,49 persen, dan kemiskinan ekstrem meningkat 0,20 persen,” ungkapnya.
Untuk mengatasi hal tersebut, Muhaimin menekankan pentingnya intervensi langsung yang mendorong aktivitas ekonomi lokal. “Cash for work atau program padat karya tunai harus menjadi inti dari seluruh bantuan pemerintah pusat,” tegasnya.
Kolaborasi Lintas Pemerintahan Kunci Keberhasilan
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menekankan pentingnya kesepakatan mekanisme kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah. “Ini penting terkait dengan mekanisme kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah, terkait dengan pendanaan dan pembangunan infrastruktur yang ada di bawah pemerintah daerah,” jelas AHY.
AHY menambahkan, kesepakatan tersebut krusial agar tidak terjadi tumpang tindih program dan memastikan semua wilayah mendapat sentuhan yang proporsional. “Ini harus disepakati sehingga tidak ada overlapping dan semuanya mendapat sentuhan yang proporsional,” tambahnya.
Komitmen Kemensos: Pemulihan Terarah dan Berkelanjutan
Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menegaskan bahwa seluruh upaya pemulihan sosial dilaksanakan secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan, sejalan dengan mandat Keppres dan koordinasi Satgas. “Sebagai koordinator bidang sosial, Kementerian Sosial memastikan pemulihan sosial pascabencana berjalan menyeluruh, mulai dari perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, hingga pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat terdampak,” jelas Gus Ipul.
Gus Ipul menambahkan bahwa seluruh bantuan sosial Kemensos disalurkan melalui mekanisme yang akuntabel dan berbasis data. “Kami memastikan bantuan sosial disalurkan berdasarkan data yang tervalidasi, melalui usulan pemerintah daerah, validasi Kemendagri, dan data BNPB, sehingga tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan,” tuturnya.
Lebih lanjut, Gus Ipul menyatakan bahwa pemulihan sosial pascabencana tidak hanya bertujuan memenuhi kebutuhan dasar, tetapi juga memperkuat ketahanan sosial masyarakat dalam jangka panjang. “Pemulihan sosial ini kami arahkan untuk membangun kohesi sosial, menjaga keberfungsian masyarakat, dan mendorong kebangkitan sosial ekonomi secara berkelanjutan,” tutupnya.
