Kementerian Koperasi (Kemenkop) menegaskan komitmennya untuk memberdayakan koperasi di seluruh Indonesia melalui Gerakan Koperasi Peduli Bencana Sumatra. Langkah ini bertujuan untuk mempercepat pemulihan ekonomi dan sosial pasca bencana yang melanda wilayah Sumatra.
Peran Koperasi dalam Pemulihan
Menteri Koperasi (Menkop), Ferry Juliantono, menyampaikan hal ini dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Intervensi Transisi Pemulihan Pasca Bencana Sumatra di Jakarta, Jumat (2/1/2026). Ia menjelaskan bahwa sejumlah koperasi di tiga provinsi terdampak utama, yakni Aceh, Sumatra Utara (Sumut), dan Sumatra Barat (Sumbar), mengalami kerugian signifikan.
Khusus di Sumut, bencana banjir dan tanah longsor diperkirakan menyebabkan kerugian senilai Rp 37,72 miliar bagi koperasi. “Kemudian ada 9 koperasi yang menjadi mitra LPDB (Lembaga Pengelola Dana Bergulir) yang terdampak bencana dengan total kerugian Rp 20,66 miliar, terdiri dari 5 koperasi di Aceh dan 4 koperasi di Sumut,” ungkap Ferry.
Restrukturisasi Pembiayaan dan Bantuan Kemanusiaan
Menanggapi kondisi tersebut, Kemenkop melalui LPDB memutuskan untuk menerapkan kebijakan restrukturisasi pembiayaan bagi koperasi yang terdampak. Upaya ini mencakup pemberian grace period dan perpanjangan tenor hingga 60 bulan. “LPDB telah melakukan upaya restrukturisasi pembiayaan melalui grace periode dan perpanjangan tenor hingga 60 bulan. Ke depan akan dilakukan monitoring guna menjaga keberlanjutan kegiatan usahanya,” tambah Ferry.
Selain itu, Kemenkop juga telah menyalurkan bantuan sosial kemanusiaan senilai Rp 1,86 miliar melalui Gerakan Koperasi Peduli Bencana Sumatera. Bantuan tersebut meliputi kebutuhan dasar seperti perlengkapan sanitasi, makanan bayi, hingga kain kafan. “Kami akan terus menambah anggaran (Bantuan) untuk kegiatan Gerakan Koperasi Peduli ini,” ujar Ferry.
Pendirian Posko dan Pendataan
Sebagai tindak lanjut program pemulihan, Kemenkop dan Gerakan Koperasi akan mendirikan posko di Aceh Tamiang, Tapanuli Tengah, dan Agam. Posko ini akan berfungsi sebagai pusat distribusi bantuan dan konsolidasi bagi pihak yang ingin membantu mengaktifkan kembali kegiatan usaha koperasi. “Posko ini akan membantu memulai kegiatan produksi ataupun usaha dari koperasi yang terdampak termasuk memberikan layanan suplai kebutuhan barang-barang bagi Hunian Tetap Sementara,” jelas Ferry.
Ferry menekankan pentingnya pendataan pasca bencana yang presisi untuk memastikan dukungan pemulihan berjalan cepat dan tepat sasaran. “Setelah masa darurat, kami memandang perlu untuk pendataan menjadi concern. Kalau tidak diselesaikan, akan bolak-balik mengulang kegiatan pendataan rekonsiliasi data,” imbuhnya.
Strategi Pemulihan Jangka Panjang
Kemenkop akan memprioritaskan pembangunan gerai, gudang, dan sarana pendukung lainnya bagi koperasi yang terdampak. Pendampingan pemulihan usaha dan penguatan kelembagaan juga akan diberikan agar koperasi dapat kembali beroperasi sebagai penggerak ekonomi masyarakat. “Kemudian kami bersama dengan Kementerian lainnya akan mengumpulkan semua koperasi-koperasi di Sumatra Barat, Sumatra Utara dan Aceh untuk bisa memulai kegiatan usahanya termasuk bagi masyarakat yang terdampak,” pungkas Ferry.
Rakor tersebut dipimpin oleh Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Pratikno, dan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar. Turut hadir Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Agama Nasaruddin Umar, dan Menteri UMKM Maman Abdurahman.
