Kementerian Kebudayaan RI (Kemenbud) dan Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK) menggelar ‘Entry Meeting Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Kementerian Kebudayaan Tahun 2025’ di kantor Kemenbud, Jakarta, pada Jumat (13/2/2026). Pertemuan ini menandai dimulainya proses audit laporan keuangan Kemenbud tahun 2025, yang bertujuan memastikan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara.
Komitmen Good Governance
Menteri Kebudayaan RI, Fadli Zon, menekankan bahwa pemeriksaan ini merupakan bagian integral dari upaya mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab. Ia menegaskan pentingnya akuntabilitas keuangan dalam memberikan manfaat dan dampak nyata bagi perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pemajuan kebudayaan nasional.
“Setiap rupiah anggaran negara yang dikelola harus memberikan manfaat dan dampak nyata bagi perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pemajuan kebudayaan nasional,” ujar Fadli Zon dalam keterangannya.
Fadli Zon menambahkan bahwa Entry Meeting ini menjadi momentum penting untuk menyamakan persepsi antara Kemenbud dan BPK RI mengenai tujuan, ruang lingkup, serta mekanisme pemeriksaan. Ia berharap komunikasi yang terbuka dan profesional akan memperlancar proses audit dan menghasilkan masukan konstruktif untuk perbaikan tata kelola keuangan Kemenbud.
Peran Audit dalam Peningkatan Kualitas
Sekretaris Jenderal Kemenbud, Bambang Wibawarta, turut menekankan komitmen bersama dalam memastikan pengelolaan keuangan negara yang akuntabel dan transparan. Ia memandang pemeriksaan BPK RI sebagai sarana evaluasi konstruktif untuk meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, serta pertanggungjawaban program dan anggaran.
“Entry Meeting merupakan momentum penting untuk menegaskan komitmen bersama terhadap prinsip akuntabilitas, transparansi, dan tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance,” jelas Bambang Wibawarta.
Sinergi Kemenbud dan BPK
Anggota VI BPK RI, Fathan Subchi, mengapresiasi kinerja dan respon publik yang baik dari Kemenbud. Ia menekankan pentingnya pola komunikasi yang efektif dan sinergi antara kedua lembaga untuk mencapai good governance.
“Kemanfaatan anggaran pasti harus bersama, tidak mungkin pemerintah sendiri, tidak mungkin teman-teman BPK sendiri, tapi satu sinergi yang kolaboratif antara dua kelembagaan ini,” kata Fathan Subchi.
Kemenbud berkomitmen untuk mendukung pemeriksaan yang independen dan objektif dengan menyediakan data dan informasi secara lengkap serta tepat waktu, serta menindaklanjuti rekomendasi BPK RI.
Turut hadir dalam pertemuan tersebut sejumlah pejabat dari Kemenbud, di antaranya Wakil Menteri Kebudayaan Giring Ganesha Djumaryo, Inspektur Jenderal Fryda Lucyana, serta para Direktur Jenderal dan Staf Ahli Menteri. Dari BPK RI hadir Direktur Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara VI Laode Nusriadi beserta jajaran tim pemeriksa.
