Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyatakan bahwa pemberantasan judi online masih menghadapi kendala signifikan akibat perbedaan aturan antarnegara. Ia menjelaskan bahwa legalitas, regulasi, dan sistem perpajakan yang tidak seragam di berbagai negara mempersulit upaya penindakan.
“Tantangan terkait dengan pemberantasan karena di masing-masing negara memiliki legalitas yang berbeda, termasuk server, lintas transaksi, peraturan, dan pajak yang berbeda-beda,” ujar Sigit dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (26/1/2026).
Modus TPPU Judi Online
Dalam rangkaian upaya pemberantasan, Sigit membeberkan modus tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang kerap digunakan pelaku judi online. Modus ini melibatkan penyamaran aliran dana melalui banyak lapisan transaksi menggunakan berbagai rekening, bahkan sampai melibatkan perusahaan cangkang.
“Kemudian kita temukan juga pola layering transaksi dengan melibatkan banyak rekening, bahkan rekening di luar negeri. Termasuk rekening perusahaan cangkang baik di dalam maupun di luar negeri,” jelasnya.
Upaya Pemberantasan Terus Dioptimalkan
Meskipun dihadapkan pada berbagai tantangan, Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menegaskan komitmennya untuk terus mengoptimalkan upaya pemberantasan judi online. Sigit menyebutkan bahwa sejumlah situs judi online telah berhasil diungkap, termasuk SPINHARTA4, SASAFUN, dan BMW312.
Polri juga telah melakukan penyitaan uang hasil kejahatan, penangkapan para tersangka, serta berbagai langkah lanjutan untuk mengungkap praktik TPPU yang terkait.
“Namun demikian, Polri terus mengoptimalkan upaya-upaya untuk terus memberantas judi online, baik mulai dari pengungkapan website judi online beberapa waktu lalu mulai dari SPINHARTA4, SASAFUN, BMW312 hingga menyita uang hasil kejahatan dan menangkap tersangka, termasuk juga kita melakukan berbagai macam upaya untuk mengungkap TPPU,” pungkasnya.
