Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, memberikan apresiasi tinggi terhadap sikap tegas Kapolri Jenderal Listyo Sigit yang menolak usulan agar institusi kepolisian berada di bawah kementerian. Sikap ini disampaikan langsung oleh Jenderal Sigit dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR di Senayan, Jakarta, pada Senin (26/1/2026).
Dukungan untuk Polri Tetap di Bawah Presiden
Kapolri Jenderal Listyo Sigit menyampaikan rasa terima kasihnya kepada seluruh Fraksi DPR RI yang telah memberikan dukungan agar Polri tetap berada di bawah naungan Presiden RI. Menurutnya, posisi Polri saat ini yang langsung bertanggung jawab kepada Presiden adalah posisi yang paling ideal.
“Mohon maaf Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, kami tentunya institusi Polri menolak kalau sampai ada usulan Polri berada di bawah kementerian khusus, karena bagi kami posisi institusi Polri seperti saat ini adalah posisi yang saat ideal. Kita bisa menjadi alat negara yang betul-betul memberikan pelayanan kepada masyarakat,” ujar Jenderal Sigit.
Potensi ‘Matahari Kembar’ Jika Polisi di Bawah Kementerian
Jenderal Sigit menilai penempatan Polri di bawah kementerian khusus dapat menimbulkan potensi ‘matahari kembar’ atau tumpang tindih kewenangan. Ia menekankan bahwa posisi di bawah Presiden memungkinkan Polri bergerak lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan negara.
“Di satu sisi kita betul-betul bisa berada langsung di bawah Bapak Presiden sehingga pada saat Presiden membutuhkan kami, maka kami bisa bergerak tanpa harus ada kementerian kementerian…. Ini menimbulkan potensi matahari kembar menurut saya,” jelas Jenderal Sigit.
Tawaran Menteri Kepolisian Ditolak, Lebih Memilih Menjadi Petani
Dalam kesempatan tersebut, Jenderal Sigit juga mengungkapkan bahwa dirinya pernah mendapat tawaran untuk menjadi menteri kepolisian. Namun, ia dengan tegas menolak tawaran tersebut. Ia bahkan menyatakan lebih memilih menjadi petani daripada menduduki posisi menteri kepolisian.
“Jadi kalau tadi saya harus memilih karena beberapa kali ada yang menyampaikan, ‘Kapolri sudah 5 tahun, 5 tahun’. Kalau saya harus memilih, dan kemarin sudah saya sampaikan bahkan ada beberapa orang yang menyampaikan kepada saya lewat WA, ‘Mau ndak Pak Kapolri jadi menteri kepolisian’. Dalam hal ini saya tegaskan di hadapan Bapak-Bapak Ibu-Ibu sekalian dan seluruh jajaran, bahwa saya menolak polisi di bawah kementerian. Dan kalaupun saya yang menjadi menteri kepolisian, saya lebih baik menjadi petani saja,” tegas Jenderal Sigit, yang disambut tepuk tangan meriah dari anggota Komisi III DPR.
Apresiasi dari Ketua Komisi III DPR
Menanggapi pernyataan tegas Kapolri, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman memberikan pujian. “Wuih, menyala ini, menyala ni Pak Kapolri, bener,” ujarnya, menunjukkan dukungannya.
Konsekuensi Pelemahan Institusi
Jenderal Sigit kembali menegaskan bahwa menempatkan Polri di bawah kementerian atau menteri khusus akan melemahkan institusi kepolisian, negara, dan juga presiden. Ia bahkan menyatakan lebih memilih dicopot dari jabatannya jika hal tersebut sampai terjadi.
“Oleh karena itu, saya anggap meletakkan Polri di bawah kementerian sama saja melemahkan institusi Polri, melemahkan negara dan melemahkan presiden. Oleh karena itu, apabila ada pilihan apakah polisi tetap di bawah presiden atau polisi tetap di bawah presiden namun ada menteri kepolisian, Kapolri tetap memimpin, saya memilih Kapolri saja yang dicopot,” tegasnya.
Pernyataan Kapolri tersebut kembali mendapat apresiasi dari Habiburokhman sebelum agenda dilanjutkan dengan pembacaan kesimpulan rapat. “Luar biasa, langsung tayangkan kesimpulan,” ujar Habiburokhman.
