Purwakarta – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Penasihat Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), mendorong para buruh untuk terus mengasah kemampuan. Tujuannya adalah agar tenaga kerja Indonesia siap mengisi kebutuhan di berbagai sektor industri strategis yang sedang dikembangkan pemerintah.
Dorongan Peningkatan Kemampuan di Tengah Hilirisasi
Pernyataan ini disampaikan Jenderal Sigit saat menghadiri acara tasyakuran Hari Ulang Tahun ke-50 KSPSI dan Hari Pekerja Indonesia yang diselenggarakan di Pusdiklat KSPSI, Purwakarta, Jawa Barat, pada Sabtu (21/2/2026). Dalam sambutannya, Kapolri menyoroti pentingnya kesiapan tenaga kerja nasional di tengah dinamika global yang terus berubah, serta sejalan dengan upaya pemerintah yang gencar melakukan hilirisasi sumber daya alam.
Menurut Jenderal Sigit, program hilirisasi ini merupakan salah satu prioritas strategis pemerintah yang tidak hanya bertujuan untuk mencapai kemandirian ekonomi, tetapi juga untuk menciptakan lapangan kerja dalam skala besar. “Bapak Presiden ke depan tentunya akan terus mendorong di dalam program Asta Cita-nya untuk terus mendorong berbagai program prioritas strategis, antara lain bagaimana beliau mendorong hilirisasi dan salah satu yang akan dilaksanakan adalah beliau akan segera melaksanakan dan mendorong pembangunan 18 industri strategis,” ujar Jenderal Sigit.
Kapolri berharap pembangunan 18 industri strategis ini dapat membuka peluang kerja baru yang signifikan bagi para buruh. Ia menekankan bahwa kekayaan alam Indonesia harus dikelola sendiri melalui industrialisasi untuk menciptakan lapangan kerja. “Kita harapkan terdapat lapangan pekerjaan baru yang jumlahnya kita harapkan juga besar. Sehingga ini menjadi ruang-ruang bagi teman-teman buruh untuk terus berkarya sebagai para pahlawan-devisa,” tuturnya.
Fasilitas Polri Siap Dukung Pelatihan Buruh
Dalam upaya memastikan para buruh memiliki keahlian yang relevan dengan kebutuhan industri baru, Jenderal Sigit menawarkan fasilitas Polri untuk dimanfaatkan sebagai sarana pelatihan. Selain Pusdiklat KSPSI dan Balai Latihan Kerja (BLK) milik pemerintah, Kapolri membuka akses ke Sekolah Polisi Negara (SPN) di berbagai daerah.
“Kalau itu nanti mau dipakai juga untuk bisa dimanfaatkan sehingga kemudian mungkin menjadi lebih dekat, program-program dari perusahaan yang butuh kemampuan teman-teman buruh seperti apa, di situ bisa transfer knowledge,” jelas Jenderal Sigit. Ia menambahkan, “Sehingga kemudian rekan-rekan juga siap untuk bersaing dengan buruh di mancanegara dan kita tunjukan bahwa buruh-buruh Indonesia juga tidak kalah profesional.”
Keseimbangan Investasi dan Hak Buruh
Mantan Kabareskrim Polri ini juga menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara menciptakan iklim investasi yang kondusif dan pemenuhan hak-hak buruh. Ia mengajak pengusaha dan serikat pekerja untuk membangun kolaborasi yang harmonis.
“Di satu sisi mereka (investor) mau berinvestasi, mereka mau mengembangkan usahanya. Di sisi lain juga mereka tetap harus memperhatikan hak-hak dari para pekerja. Keseimbangan ini yang tentunya harus kita jaga,” katanya.
Meskipun demikian, Jenderal Sigit menegaskan bahwa Polri akan tetap mendukung aspirasi buruh dalam memperjuangkan hak-hak mereka, asalkan dilakukan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku. “Polri tetap terus akan mengawal apapun aspirasi dari rekan-rekan buruh di dalam memperjuangkan hak-hak buruh. Namun melalui koridor aturan yang benar,” pungkasnya.
