Kepolisian Daerah (Polda) Metro Jaya menggelar penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2026 pada Jumat (2/1/2026). Kegiatan ini merupakan penegasan komitmen Polda Metro Jaya dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.
Komitmen Integritas dalam Pengelolaan Anggaran
Acara yang diselenggarakan di Gedung Balai Pertemuan Metro Jaya (BPMJ), Jakarta, ini juga dibarein dengan penandatanganan Pakta Integritas Satuan Kerja (Satker) Tahun Anggaran 2026. Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Asep Edi Suheri, menekankan pentingnya integritas dalam setiap tahapan pengelolaan anggaran.
Melalui penandatanganan Pakta Integritas, seluruh jajaran berkomitmen untuk tidak melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Mereka juga menyatakan penolakan terhadap gratifikasi, serta tidak akan meminta atau menerima suap maupun pemberian lain yang berkaitan dengan jabatan dan tugas.
“Setiap personel wajib melaksanakan tugas secara jujur, objektif, transparan, dan akuntabel sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” tegas Irjen Pol Asep Edi Suheri. Ia menambahkan bahwa seluruh jajaran diminta menjadi teladan dalam kepatuhan hukum dan disiplin, serta siap menerima sanksi sesuai ketentuan apabila melanggar komitmen Pakta Integritas yang telah ditandatangani.
Foto: Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Asep Edi Suheri. (dok. Polda Metro Jaya)
Pagu Anggaran dan Realisasi 2025
Karorena Polda Metro Jaya, Kombes Pol I Bagus Rai Elryanto, menjelaskan bahwa DIPA Tahun Anggaran 2026 menjadi dasar pelaksanaan anggaran bagi satuan kerja di lingkungan Polda Metro Jaya. Pagu anggaran Polda Metro Jaya TA 2026 ditetapkan sekitar Rp3,66 triliun setelah penyesuaian kebijakan nasional, dan akan dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kepolisian secara optimal.
Sebagai evaluasi, realisasi pelaksanaan anggaran Polda Metro Jaya Tahun Anggaran 2025 tercatat mencapai sekitar 93,14 persen. Melalui penyerahan DIPA dan penandatanganan Pakta Integritas ini, Polda Metro Jaya menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran guna mendukung pelayanan, perlindungan, dan penegakan hukum kepada masyarakat.
