Ketua Umum Gerakan Rakyat sekaligus juru bicara Anies Baswedan pada Pilpres 2024, Sahrin Hamid, resmi mengajukan pengunduran diri dari jabatannya sebagai Komisaris PT Jakarta Propertindo (Jakpro). Keputusan ini diambil setelah dirinya dipercaya memimpin partai politik baru yang bernama Partai Gerakan Rakyat.
Amanah Partai Politik Baru
Sahrin Hamid menyampaikan surat pengunduran dirinya langsung kepada Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung. Keputusan ini diambil sebagai tindak lanjut atas amanah yang diterimanya sebagai Ketua Umum Partai Gerakan Rakyat periode 2026-2031. Ia menegaskan komitmennya untuk menjunjung tinggi integritas Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI Jakarta.
“Bahwa pada tanggal 18 Januari 2026 di Jakarta, di dalam Rapat Kerja Nasional I 2026 Gerakan Rakyat, kami ditetapkan sebagai Ketua Umum Partai Gerakan Rakyat periode 2026-2031 dan diberi mandat untuk menyusun kepengurusan partai di semua tingkatan,” ujar Sahrin kepada wartawan pada Kamis (22/1/2026).
Syarat Integritas dan Kepatuhan Hukum
Sahrin menjelaskan bahwa persyaratan untuk menduduki jabatan komisaris di sebuah BUMD tidak memperbolehkan adanya afiliasi dengan partai politik. “Persyaratan untuk menjabat komisaris tidak diperbolehkan berasal dari partai politik,” tuturnya.
Oleh karena itu, mandat yang diterimanya untuk memimpin partai politik mengharuskan dirinya segera fokus pada pembentukan struktur kepengurusan partai di berbagai tingkatan. “Untuk menjaga integritas terhadap kepatuhan ketentuan hukum tersebut di atas, maka dengan ini saya menyatakan mengundurkan diri dari posisi sebagai Komisaris PT Jakarta Propertindo,” sambungnya.
Deklarasi Partai Gerakan Rakyat
Organisasi Masyarakat (Ormas) Gerakan Rakyat secara resmi mendeklarasikan diri untuk bertransformasi menjadi partai politik setelah menggelar rapat kerja nasional. Visi utama partai baru ini adalah mewujudkan Indonesia yang lebih adil dan makmur, serta mengusung Anies Rasyid Baswedan sebagai calon presiden di masa mendatang.
“Satu hal, kita menginginkan Indonesia lebih adil dan makmur dan yang kedua kita menginginkan bahwa pemimpin nasional kita nanti insyaallah adalah Anies Rasyid Baswedan,” ujar Sahrin Hamid dalam siaran langsung YouTube Gerakan Rakyat pada Minggu (18/1).
Sahrin menambahkan bahwa perjuangan Gerakan Rakyat sejak tahun 2023 telah menumbuhkan harapan yang semakin tinggi. Ia menetapkan bahwa ormas ini akan resmi menjadi partai politik dengan nama Partai Gerakan Rakyat.
“Dan di awal 2026, kita mencatatkan bahwa persaudaraan atau perkumpulan Gerakan Rakyat ini, melalui rapat kerja nasional, telah menetapkan berdirinya partai politik dan partai itu adalah Partai Gerakan Rakyat,” katanya.
Ia menyadari bahwa proses pendirian partai politik di Indonesia bukanlah hal yang mudah. “Tentunya bukanlah sebuah perjuangan yang ringan. Kita semua sadar bahwa mendirikan partai politik di Indonesia ini dan mungkin bisa dicek di seluruh negara barangkali, pendirian partai politik di Indonesia adalah penuh dengan syarat-syarat yang mungkin sangat-sangat berat di muka bumi ini,” tambahnya.
