Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa dirinya tidak pernah memberikan arahan atau perintah untuk melakukan korupsi. Pernyataan ini disampaikan Jokowi sebagai respons atas namanya yang kerap disebut-sebut dalam kasus korupsi yang melibatkan para menteri di era Kabinet Indonesia Maju.
Keterkaitan Kebijakan Presiden dan Kasus Menteri
Jokowi mengakui bahwa setiap kasus korupsi yang terjadi pada menteri di kabinetnya selalu mengaitkan namanya. Ia menjelaskan bahwa hal tersebut wajar terjadi karena setiap program kerja menteri sejatinya berasal dari kebijakan, arahan, dan perintah presiden.
“Iya, di setiap kasus pasti mengaitkan dengan nama saya. Karena apa pun program kerja-kerja menteri pasti dari kebijakan presiden, pasti dari arahan presiden, dan juga dari perintah-perintah presiden,” kata Jokowi saat ditemui di kediamannya di Sumber, Banjarsari, seperti dilansir detikJateng, Jumat (30/1/2026).
Meskipun demikian, Jokowi secara tegas membantah telah memerintahkan para menterinya untuk melakukan tindakan korupsi.
“Tetapi tidak ada yang namanya perintah, tidak ada yang namanya arahan untuk korupsi, nggak ada,” ungkapnya.
Ia kembali menekankan bahwa kebijakan yang diambil oleh setiap menteri merupakan kebijakan yang berasal dari presiden.
“Ya, ya memang itu kebijakan dari presiden, memang itu arahan dari presiden,” jelasnya.
Menteri yang Menyebut Nama Jokowi di KPK
Sebelumnya, sejumlah menteri di Kabinet Indonesia Maju, termasuk Nadiem Makarim, Yaqut Cholil, dan Dito Ariotedjo, diketahui menyebut nama Presiden Jokowi saat dimintai keterangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Kasus terbaru adalah mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo yang menyebut nama Jokowi saat memberikan keterangan kepada KPK terkait kasus dugaan korupsi dalam pengelolaan dana haji.
“Secara garis besar, memang yang dipertanyakan, ditanyakan lebih detail saat kunjungan kerja ke Arab Saudi. Waktu itu saya mendampingi Bapak Presiden Jokowi dan tadi saya sudah menceritakan semuanya detail,” ujar Dito di gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat (23/1).
