Berita

Jelang Ramadan, Kemendagri Minta Pemda Antisipasi Lonjakan Harga Bahan Pokok

Advertisement

Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir menginstruksikan pemerintah daerah (Pemda) untuk proaktif memantau harga bahan pokok di wilayah masing-masing menjelang bulan Ramadan. Instruksi ini dikeluarkan mengingat sering terjadinya lonjakan harga kebutuhan pokok pada periode tersebut.

Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi

Permintaan ini disampaikan Tomsi saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026. Rapat yang juga membahas antisipasi kenaikan harga tiket pesawat menjelang Ramadan dan Idulfitri serta evaluasi dukungan Pemda dalam Program 3 Juta Rumah ini digelar di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kemendagri, Jakarta, pada Selasa (20/1/2026).

“Tolong turun, kumpulkan teman-teman pedagang itu, komunikasikan dengan daerah penghasilnya Pak. Supaya nanti pada saat Ramadan dan Lebaran kenaikan itu tidak terlalu tinggi,” ujar Tomsi dalam keterangan tertulis yang diterima pada Senin (19/1/2026).

Waspadai Kenaikan Komoditas Tertentu

Tomsi mengapresiasi penurunan harga sejumlah komoditas seperti telur, daging ayam ras, bawang merah, dan cabai rawit. Namun, ia secara khusus mewaspadai potensi kenaikan harga bawang putih dan minyak goreng. Kedua komoditas tersebut terpantau mengalami kenaikan harga di tengah penurunan komoditas lainnya.

Ia berharap daerah yang mengalami kenaikan harga minyak goreng dapat segera diintervensi dengan penambahan stok Minyakita. Di sisi lain, Perum Bulog didorong untuk melakukan intervensi guna mengantisipasi potensi kenaikan harga beras di sejumlah daerah.

Advertisement

“(Untuk daerah dengan harga beras tinggi) cek ada apa Bulog di sana. Kalau memang betul, kuotanya kurang atau stoknya kurang, tolong dorong,” tegas Tomsi.

Evaluasi dan Pengendalian Inflasi Berkelanjutan

Dalam kesempatan tersebut, Tomsi menekankan pentingnya setiap daerah untuk terus belajar dari pengalaman penanganan inflasi yang telah berjalan. Melalui berbagai forum, daerah diharapkan dapat menemukan solusi terbaik dalam pengendalian harga.

“Untuk teman-teman daerah, kami minta yang tinggi-tinggi ataupun yang rendah bisa saja menjadi tinggi kalau lengah. Itu kembali lagi, cek lagi, komunikasikan lagi, kontrol lagi ke pasar. Jangan kontrolnya mungkin seminggu sekali, dua minggu sekali, enggak bisa,” tutupnya.

Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri oleh Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Utama (Sestama) Badan Pusat Statistik (BPS) Pudji Ismartini, Direktur Bina Pasar Dalam Negeri Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) Nawandaru Dwi Putra, Direktur Jenderal (Dirjen) Perumahan Perdesaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Imran, serta pejabat terkait lainnya.

Advertisement