Jakarta – Istana Kepresidenan menanggapi hasil survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA yang menunjukkan mayoritas publik menolak wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) sekaligus Juru Bicara Istana, Prasetyo Hadi, menegaskan bahwa pemerintah menghormati setiap pendapat yang muncul di masyarakat terkait isu tersebut.
“Ya kita kan menghormati semua pendapat itu. Pasti kan semua pandangan kan ada yang pro, ada yang kontra, ada yang mendukung. Sementara belum, kan gitu,” ujar Prasetyo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (8/1/2026).
Prasetyo menambahkan, tidak ada polemik atau kegaduhan di internal pemerintah terkait masih adanya penolakan terhadap usulan sistem pilkada tidak langsung.
Ia menyerahkan sepenuhnya keputusan mengenai sistem pilkada kepada proses yang sedang berjalan di lembaga legislatif.
“Nggak ada masalah juga, kita lihat nanti,” ucapnya.
Sebelumnya, LSI Denny JA merilis hasil survei mengenai usulan pilkada melalui DPRD. Survei tersebut menemukan bahwa mayoritas responden tidak setuju dengan sistem tersebut, dengan penolakan paling keras datang dari generasi Z.
Responden dalam survei tersebut diberi pertanyaan, “Apakah Ibu/Bapak setuju atau tidak setuju wacana Pilkada tidak langsung atau dipilih oleh DPRD?”. Hasilnya, 66,1 persen menyatakan kurang setuju atau tidak setuju sama sekali.
Rincian hasil survei tersebut adalah sebagai berikut:
- Kurang setuju/tidak setuju sama sekali: 66,1%
- Sangat setuju/cukup setuju: 28,6%
- Tidak tahu/tidak jawab: 5,3%
“Jadi dari data ini kita lihat bahwa di atas 65 persen menolak pilkada DPRD,” kata Ardian Sopa, peneliti LSI Denny JA, saat merilis hasil survei di Jakarta, Rabu (7/1/2026).
