Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI telah menyetujui proposal Pemerintah Indonesia untuk menerima hibah senilai 1,9 miliar Yen Jepang. Dana hibah ini dialokasikan untuk pengadaan kapal patroli dalam program Official Security Assistance (OSA) Jepang untuk tahun anggaran 2025. Nilai hibah miliaran Yen tersebut setara dengan empat unit kapal patroli.
Hibah Kapal Patroli untuk Pengamanan Perairan
Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) Donny Ermawan Taufanto menjelaskan bahwa Indonesia pada tahun 2024 juga telah menerima hibah dari program serupa. Ia merinci bahwa hibah tahun ini memungkinkan pengadaan hingga empat unit kapal patroli.
“Tahun lalu kita mendapatkan dua kapal senilai 1 miliar Japan Yen. Tahun ini, 2025 yang lalu, dirapatkan tadi, kita juga mendapatkan 1,9 miliar Japan Yen. Ini tadi kita rapat dengan Komisi I DPR RI, pada intinya pemerintah dan DPR setuju untuk menerima hibah dari Pemerintah Jepang tersebut,” kata Donny usai rapat tertutup di Komisi I DPR, kompleks parlemen, Jakarta, Selasa (10/2/2026).
Donny menambahkan bahwa hibah senilai 1,9 miliar Yen Jepang tersebut dapat digunakan untuk pengadaan kapal patroli dengan spesifikasi panjang 14 meter, lebar 5 meter, dan kecepatan maksimal 40 knot.
“Jadi itu tadi nilainya sekitar 1,9 miliar Japanese Yen. Jadi itu kalau dikapalkan itu kira-kira antara tiga atau empat kapal. Itu kapal patroli dengan panjang 14 meter lebar 5 meter, kecepatan bisa sampai 40 knots, cepat,” tambahnya.
Lebih lanjut, Donny menekankan bahwa tambahan kapal patroli ini akan memberikan dampak signifikan terhadap upaya pengamanan perairan Indonesia. Keuntungan lainnya adalah Pemerintah Indonesia tidak perlu mengeluarkan biaya sepeser pun untuk pengadaan ini.
“Kita tinggal menerima, memang peralatan yang ada secukupnya untuk non-kombatan. Kemudian berikutnya dari aspek hubungan luar negeri, ini akan mempererat hubungan kerja sama kita dengan Jepang,” ungkapnya.
Rapat Kerja Tertutup
Sebelumnya, Komisi I DPR RI telah menggelar rapat kerja dengan Kementerian Pertahanan, Kementerian Keuangan, TNI, dan para kepala staf TNI. Pembahasan utama dalam rapat tertutup tersebut adalah mengenai hibah alat peralatan pertahanan dan keamanan (alpalhankam).
Pemerintah diwakili oleh Wakil Menteri Pertahanan, Donny Ermawan Taufanto. Sementara itu, TNI dihadiri oleh Wakil Panglima TNI, Jenderal Tandyo Budi Revita, beserta wakil kepala staf dari tiga matra. Wakil Ketua Komisi I DPR, Dave Laksono, juga turut hadir dalam rapat tersebut.
