JAKARTA – Indonesia menegaskan sikapnya yang konsisten mendukung kemerdekaan Palestina, meskipun Israel secara resmi bergabung dalam Board of Peace atau Dewan Perdamaian yang dibentuk Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Indonesia bersama sejumlah negara Muslim lainnya juga merupakan anggota dewan tersebut.
Israel Resmi Bergabung Dewan Perdamaian
Pengumuman bergabungnya Israel ke dalam Board of Peace disampaikan langsung oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada Rabu (11/2) waktu setempat. Pernyataan ini dikeluarkan saat kunjungannya ke Washington, di mana ia bertemu dengan Presiden Trump dan Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio. Dalam foto yang dirilis setelah pertemuan tersebut, Netanyahu terlihat memegang dokumen yang ditandatangani sebagai tanda masuknya Israel ke dalam dewan itu.
Netanyahu menyatakan, “Saya menandatangani masuknya Israel sebagai anggota ‘Dewan Perdamaian’.” Dewan ini dibentuk berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan PBB yang diadopsi pada pertengahan November tahun lalu. Resolusi tersebut memberikan wewenang kepada dewan dan negara-negara yang bekerja sama dengannya untuk membentuk pasukan stabilisasi internasional di Gaza, menyusul gencatan senjata yang dimulai pada Oktober di bawah rencana Trump.
Presiden Trump menjelaskan bahwa Board of Peace, dengan dirinya sebagai ketua, dimaksudkan untuk mengawasi pemerintahan sementara Gaza dan akan diperluas untuk menangani konflik global.
Sikap Tegas Indonesia
Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI angkat bicara mengenai keikutsertaan Israel dalam dewan tersebut. Juru bicara Kemlu RI, Yvonne Mewengkang, menegaskan bahwa prinsip Indonesia untuk menghentikan kekerasan di Gaza tidak akan berubah.
“Kehadiran Indonesia di Board of Peace (BoP) tidak dimaknai sebagai normalisasi hubungan politik dengan pihak mana pun atau sebagai legitimasi terhadap kebijakan negara mana pun. Keikutsertaan didasarkan pada mandat stabilisasi, perlindungan warga sipil, bantuan kemanusiaan, dan rekonstruksi Gaza di Palestina, sesuai Resolusi Dewan Keamanan PBB 2803 (2025).”
Yvonne menambahkan bahwa keanggotaan negara mana pun dalam Board of Peace tidak akan mengubah posisi prinsip Indonesia. Indonesia secara konsisten menuntut penghentian kekerasan terhadap warga sipil, mengecam pelanggaran hukum internasional, termasuk hukum humaniter internasional di Gaza, serta mendesak akses bantuan kemanusiaan dan realisasi solusi dua negara.
“Di BoP maupun di semua forum yang ada, Indonesia sejak awal menuntut penghentian kekerasan terhadap warga sipil, mengecam pelanggaran hukum internasional, termasuk hukum humaniter internasional yang terjadi di Gaza, akses bantuan kemanusiaan, serta realisasi solusi dua negara,” ujar Yvonne.
Dorong Keterlibatan Palestina
Indonesia memandang keterlibatan para pihak yang berkonflik sebagai bagian penting dari proses menuju perdamaian. Oleh karena itu, Indonesia akan memanfaatkan keanggotaannya di Board of Peace untuk secara aktif mendorong keterlibatan Otoritas Palestina.
“Indonesia oleh karenanya akan memanfaatkan keanggotaan di BoP untuk juga aktif mendorong keterlibatan Otoritas Palestina dan memastikan seluruh proses tetap berorientasi pada kepentingan Palestina dan menghormati hak-hak dasar rakyat Palestina, serta mendorong terwujudnya solusi dua negara,” jelas Yvonne.
Bergabung Lebih Dulu
Sebelumnya, Indonesia bersama tujuh negara Muslim lainnya telah menyatakan bergabung dengan Board of Peace bentukan Trump. Pengumuman ini disampaikan melalui akun X Kementerian Luar Negeri Indonesia pada Kamis (22/1/2026).
Negara-negara tersebut antara lain Republik Turki, Republik Arab Mesir, Kerajaan Hashemite Yordania, Republik Indonesia, Republik Islam Pakistan, Negara Qatar, Kerajaan Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab. Para Menteri Luar Negeri dari negara-negara tersebut menyambut baik undangan Presiden Trump untuk bergabung.
Melalui pernyataan bersama, para menteri menegaskan kembali dukungan negara mereka terhadap upaya perdamaian yang dipimpin oleh Presiden Trump dan komitmen untuk mendukung pelaksanaan misi Board of Peace sebagai pemerintahan transisi, sesuai dengan Rencana Komprehensif untuk mengakhiri konflik Gaza.
