Pemerintah menegaskan bahwa keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace (BoP), sebuah dewan yang diinisiasi Presiden Amerika Serikat Donald Trump, tidak bersifat permanen. Pakar Hubungan Internasional, Teuku Rezasyah, menilai bahwa reputasi diplomatik Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto telah mendapatkan pengakuan sejak awal.
Reputasi Diplomatik Prabowo Diakui
“Reputasi diplomatik RI dan kualitas kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto sudah sejak dini dihargai Presiden Donald Trump,” ujar Teuku kepada wartawan pada Jumat (6/2/2026). Teuku Rezasyah, yang merupakan ahli hubungan internasional dari Universitas Padjajaran (Unpad), berpandangan bahwa Indonesia akan memiliki pengaruh signifikan dalam forum internasional tersebut, termasuk dalam menyampaikan gagasan mengenai nasib Palestina.
“Diperkirakan dalam BoP nanti, RI akan bertarung konsepsi dengan AS, tanpa beban dan mengandalkan idealisme dan pengalaman diplomasi di PBB, OKI, dan Liga Arab, serta doa tulus masyarakat Palestina yang masa depannya terwakili,” katanya.
Dukungan Keanggotaan Tidak Permanen
Teuku Rezasyah mendukung keputusan Indonesia untuk tidak menjadi anggota tetap BoP. Menurutnya, hal ini memberikan fleksibilitas bagi Indonesia untuk menarik diri jika badan tersebut tidak sejalan dengan idealisme negara.
“Di dalam BoP nantinya, RI bisa menarik diri, sekiranya badan ini berperilaku menyimpang dan berseberangan dengan idealisme RI,” jelasnya.
Penjelasan Sekretaris Kabinet
Sebelumnya, Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menjelaskan bahwa keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace memang tidak bersifat tetap dan Indonesia dapat menarik diri kapan saja.
“Keikutsertaan bersifat tidak bersifat tetap. Indonesia sewaktu-waktu dapat menarik diri dari keanggotaan,” kata Teddy dalam keterangannya pada Kamis (5/2).
Teddy menegaskan bahwa keikutsertaan Indonesia merupakan langkah konkret untuk mewujudkan gencatan senjata di Gaza. Indonesia tidak hanya sekadar menghadiri konferensi, tetapi juga turut berperan dan memiliki suara.
“Keikutsertaan Indonesia merupakan langkah konkret untuk turut serta secara langsung dalam mengurangi peperangan di Palestina, dan bukan hanya sebatas ikut konferensi, rapat, diskusi, atau pertemuan resmi,” ujarnya.
Iuran Rekonstruksi Gaza
Mengenai isu iuran sebesar USD 1 miliar, Teddy menjelaskan bahwa dana tersebut diperuntukkan bagi rekonstruksi Gaza dan tidak bersifat wajib. Ia menegaskan bahwa Indonesia belum berada pada tahap pembayaran iuran tersebut.
