Jenewa – Indonesia, sebagai pemegang mandat Presiden Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB, akan memimpin jalannya sidang ke-61 Dewan HAM PBB yang berlangsung di Jenewa, Swiss, pada 23 Februari hingga 31 Maret 2026. Forum internasional ini diproyeksikan akan dihadiri oleh lebih dari 100 pejabat tinggi dari berbagai negara.
Pembukaan dan Pernyataan Kunci
Sidang Dewan HAM PBB akan diawali dengan Pertemuan Tingkat Tinggi (High-Level Segment) yang dijadwalkan pada 23-25 Februari 2026. Pembukaan resmi akan dilakukan oleh Duta Besar Sidharto R Suryodipuro, yang menjabat sebagai Wakil Tetap RI untuk PBB di Jenewa sekaligus Presiden Dewan HAM. Menteri Luar Negeri RI, Sugiono, dijadwalkan menyampaikan pernyataan nasional pada 23 Februari.
Selain Menlu Sugiono, forum ini juga akan dihadiri oleh tokoh-tokoh penting PBB lainnya, termasuk Presiden Majelis Umum PBB, Sekretaris Jenderal PBB, dan Komisioner Tinggi HAM PBB, yang masing-masing akan memberikan pernyataan. Lebih dari 100 pejabat tingkat tinggi dunia, termasuk beberapa kepala negara dan pemerintahan, telah mengonfirmasi kehadiran mereka.
Kehadiran Pemimpin Dunia
Presiden Timor Leste, Jose Ramos-Horta, dan Presiden Kolombia, Gustavo Francisco Petro Urrego, direncanakan akan hadir secara langsung di Jenewa. Sementara itu, Presiden Marshall Islands, Perdana Menteri Nepal, dan Perdana Menteri Somalia akan menyampaikan pandangan mereka melalui konferensi video.
Konteks Global dan Prioritas Indonesia
Sesi ke-61 Dewan HAM PBB ini bertepatan dengan peringatan 20 tahun berdirinya badan tersebut. Pelaksanaannya berlangsung di tengah lanskap global yang semakin kompleks, ditandai oleh ketegangan geopolitik dan tekanan finansial yang memengaruhi sistem PBB. Di bawah kepemimpinan Indonesia, Dewan HAM PBB menegaskan komitmennya untuk tetap teguh menjalankan mandat, menjaga ruang dialog yang inklusif, serta memperkuat kerja sama internasional demi perlindungan dan pemajuan HAM yang setara dan universal.
Indonesia mengusung tema “Presidency for All” sebagai Presiden Dewan HAM PBB tahun 2026. Tema ini mencerminkan komitmen untuk memastikan Dewan HAM tetap menjadi ruang yang inklusif, menjembatani perbedaan melalui dialog konstruktif, dan memperkuat kerja sama sebagai fondasi utama perlindungan HAM universal.
Sejalan dengan prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Indonesia juga akan mempromosikan penguatan akses anak terhadap makanan bergizi. Pemenuhan hak atas pangan dan hak anak ditegaskan bukan sekadar agenda pembangunan, melainkan investasi strategis dalam pembangunan sumber daya manusia yang berkelanjutan dan bagian esensial dari perlindungan HAM.
Agenda Pembahasan
Sesi ke-61 akan menjadi forum krusial untuk membahas berbagai isu tematis dan situasi HAM yang menjadi perhatian global. Isu-isu tematik yang akan diangkat meliputi pencegahan sunat perempuan, peringatan 25 tahun Deklarasi dan Program Aksi Durban, promosi budaya perdamaian, pembiayaan pembangunan berkelanjutan, hak penyandang disabilitas, dan hak anak.
Selain itu, Dewan HAM PBB juga akan membahas kerja sama teknis dan penguatan kapasitas bagi sejumlah negara, termasuk Republik Demokratik Kongo, Mali, Ukraina, Haiti, Republik Afrika Tengah, dan Georgia. Perkembangan situasi HAM di berbagai negara seperti Afghanistan, Sudan, Wilayah Pendudukan Palestina, Sudan Selatan, Myanmar, Ukraina, Belarus, Venezuela, Suriah, Republik Demokratik Rakyat Korea, Nikaragua, dan Iran juga masuk dalam agenda pembahasan.
