Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, menyambut baik terpilihnya Indonesia sebagai Presiden Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB untuk tahun 2026. Ia menilai kesempatan ini menjadi momentum strategis bagi Indonesia untuk memainkan peran lebih aktif dalam memperjuangkan nilai-nilai HAM di kancah internasional.
Momentum Strategis Diplomasi Bebas Aktif
Dave Laksono menyatakan bahwa kepemimpinan Indonesia di Dewan HAM PBB merupakan penegasan kembali politik luar negeri bebas aktif yang dianut Indonesia. “Komisi I DPR RI memandang bahwa kepemimpinan Indonesia di Dewan HAM PBB tahun 2026 merupakan momentum strategis untuk menegaskan kembali politik luar negeri kita yang bebas aktif,” kata Dave kepada wartawan, Sabtu (10/1/2026).
Menurutnya, Indonesia harus mampu menjadi penyeimbang yang kredibel di tengah meningkatnya konflik geopolitik global. Politik bebas aktif, lanjut Dave, bukan sekadar jargon, melainkan prinsip yang memandu diplomasi Indonesia agar tidak terjebak dalam blok kepentingan tertentu. “Melainkan prinsip yang menuntun diplomasi kita agar tidak terjebak dalam blok kepentingan tertentu, melainkan tetap konsisten memperjuangkan nilai universal, termasuk penghormatan terhadap hak asasi manusia,” ujarnya.
Posisi sebagai Presiden Dewan HAM PBB, kata Dave, akan memberikan ruang bagi Indonesia untuk memperkuat arah kebijakan luar negeri yang berimbang, memperluas jejaring diplomasi, serta meningkatkan posisi tawar di percaturan global. Politikus Partai Golkar ini menekankan bahwa setiap diplomasi yang diambil akan berpijak pada kepentingan nasional dan mencerminkan komitmen Indonesia terhadap perdamaian, keadilan, dan penghormatan HAM.
Jaga Independensi dan Transparansi
Dave Laksono juga menyoroti pentingnya pengawasan agar kepemimpinan Indonesia di Dewan HAM PBB tidak disalahgunakan untuk kepentingan geopolitik negara-negara besar. “Komisi I DPR RI juga menekankan pentingnya pengawasan agar kepemimpinan Indonesia di Dewan HAM PBB tidak dimanfaatkan oleh kepentingan geopolitik negara-negara besar. Indonesia harus menjaga independensi sikap diplomasi, sehingga tetap dipercaya sebagai mediator dan penyeimbang di forum HAM global,” ungkapnya.
Pihaknya akan memastikan pemerintah menjalankan mandat tersebut dengan transparan dan konsisten. Komisi I DPR akan melakukan dialog hingga evaluasi kebijakan demi memperkuat reputasi bangsa. “Dengan demikian, kepemimpinan Indonesia di Dewan HAM PBB bukan hanya dimaknai sebagai kesempatan untuk mengartikulasikan kepentingan nasional, tetapi juga sebagai kontribusi nyata bagi komunitas internasional dalam memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan yang universal,” tuturnya.
Indonesia diharapkan mampu menjadi jembatan yang memperkuat dialog antarnegara, mendorong kerja sama multilateral, serta memastikan forum HAM global berjalan secara kredibel, berimbang, dan berpihak pada kemanusiaan. “Indonesia diharapkan mampu menjadi jembatan yang memperkuat dialog antarnegara, mendorong kerja sama multilateral, serta memastikan bahwa forum HAM global berjalan secara kredibel, berimbang, dan berpihak pada kemanusiaan,” imbuh dia.
Penetapan Resmi di Jenewa
Sebelumnya, Indonesia resmi mengemban mandat sebagai Presiden Dewan HAM PBB tahun 2026, bertepatan dengan peringatan 20 tahun berdirinya Dewan HAM PBB. Penetapan ini dilakukan secara resmi pada Pertemuan Dewan HAM PBB tanggal 8 Januari 2026 di Jenewa, bersamaan dengan pelaksanaan organizational meeting Dewan HAM PBB pertama tahun 2026.
Indonesia dipilih oleh negara-negara anggota Asia-Pacific Group (APG) melalui mekanisme pemilihan di tingkat kawasan. Proses ini merupakan hasil kerja diplomasi terkoordinasi dan berkelanjutan dari berbagai pihak di bawah Kementerian Luar Negeri RI, termasuk pendekatan diplomatik dengan perwakilan negara sahabat di Jakarta.
Jabatan Presiden Dewan HAM PBB akan diemban oleh Wakil Tetap Republik Indonesia untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa di Jenewa, Duta Besar Sidharto Reza Suryodipuro. Sebelumnya, Sidharto pernah menjabat sebagai Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN serta Duta Besar RI untuk India dan Bhutan.
