Jakarta – Indonesia secara resmi mengemban amanah sebagai Presiden Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk tahun 2026. Dalam menyikapi kepercayaan internasional ini, Dosen Hubungan Internasional President University, Teuku Rezasyah, memberikan pandangannya. Ia menekankan pentingnya profesionalisme dan keteguhan dalam menghadapi berbagai informasi yang beredar.
Pesan untuk Profesionalisme dan Musyawarah
Rezasyah mengingatkan Indonesia untuk bersikap profesional dan tidak mudah terpengaruh oleh informasi HAM yang tidak didukung oleh data yang sahih. “Sebagai Presiden Dewan HAM dunia, diharapkan RI mampu berperilaku profesional, dan tidak mudah terpengaruh dengan informasi HAM yang tidak berbasis data sahih,” ujar Rezasyah kepada wartawan pada Sabtu (10/1/2026).
Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya mengedepankan prinsip musyawarah dan mufakat dalam setiap pengambilan keputusan. Hal ini dinilai krusial untuk menjaga kredibilitas forum multilateral tersebut. “Dalam pengambilan keputusan, RI hendaknya mengedepankan prinsip musyawarah dan mufakat dengan semua anggota Dewan HAM dunia,” tambahnya.
Tantangan Diplomasi Indonesia
Menurut Rezasyah, terpilihnya Indonesia sebagai Presiden Dewan HAM PBB bukanlah tanpa tantangan. Ia menyebutkan bahwa Indonesia bersaing dengan negara-negara besar seperti Jepang, Korea Selatan, dan Marshall Islands, yang didukung oleh kekuatan diplomatik Amerika Serikat. “Andaikan Amerika Serikat ingin menggeser Indonesia, Presiden Donald Trump bisa saja menghimpun kekuatan global yang dimilikinya, termasuk menekan tiga sekutunya tersebut, untuk fokus pada salah satu diantara mereka,” ungkapnya.
Ia mengapresiasi kualitas diplomasi Indonesia dalam seminggu terakhir yang dinilai sangat efektif. Rezasyah menyoroti pandangan kritis Indonesia terhadap serangan AS ke Venezuela yang berbasis hukum internasional dan penyelesaian krisis secara dialogis. “Tampaknya kualitas diplomasi RI seminggu terakhir sangat mujarab. Dalam hal ini, pandangan kritis RI atas serangan AS ke Venezuela dengan berbasis hukum internasional dan penyelesaian krisis secara dialogis dan pragmatis, terbukti berhasil mengekang AS untuk tidak mengedepankan kepongahannya,” jelasnya.
Harapan Publik di Tengah Dinamika Geopolitik
Meskipun demikian, Rezasyah mencatat adanya harapan dari publik Indonesia agar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto bersikap lebih tegas dalam hubungan global, terutama di tengah dinamika geopolitik yang sedang berlangsung. “Namun pada saat yang sama, publik Indonesia sebenarnya berharap pemerintahan Presiden Prabowo bersikap lebih keras. Karena pemerintah AS yang sedang diatas angin, berpotensi menyerang negara-negara yang lain. Termasuk mengincar Indonesia, yang memiliki kandungan SDA dalam jumlah fantastis,” tuturnya.
Proses Penetapan dan Mandat Baru
Sebelumnya, Indonesia kembali mendapatkan kepercayaan dari komunitas internasional untuk memimpin pembahasan agenda hak asasi manusia global. Penetapan resmi Indonesia sebagai Presiden Dewan HAM PBB tahun 2026 dilakukan pada Pertemuan Dewan HAM PBB tanggal 8 Januari 2026, bertepatan dengan pelaksanaan organizational meeting Dewan HAM PBB pertama di tahun tersebut di Jenewa.
Indonesia terpilih melalui mekanisme pemilihan di tingkat kawasan oleh negara-negara anggota Asia-Pacific Group (APG). Proses ini merupakan hasil kerja diplomasi yang terkoordinasi dan berkelanjutan dari berbagai pihak di bawah koordinasi Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Jabatan Presiden Dewan HAM PBB akan diemban oleh Wakil Tetap Republik Indonesia untuk PBB di Jenewa, Duta Besar Sidharto Reza Suryodipuro. Sidharto memiliki rekam jejak yang kaya, termasuk pernah menjabat sebagai Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN serta Duta Besar RI untuk India dan Bhutan.
