Indonesia menjadi pusat perhatian dunia setelah pemerintah mengumumkan rencana pengiriman ribuan personel Tentara Nasional Indonesia (TNI) ke Gaza, Palestina. Langkah ini menempatkan Indonesia sebagai negara pertama yang akan mengerahkan pasukannya ke wilayah konflik tersebut, dengan estimasi antara 5.000 hingga 8.000 personel untuk bertugas sebagai pasukan perdamaian.
TNI AD Siapkan Pasukan
Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Maruli Simanjuntak menyatakan bahwa TNI AD telah memulai persiapan pasukan untuk misi perdamaian di Gaza. Persiapan ini dilakukan sembari menunggu koordinasi resmi dari Mabes TNI mengenai kebutuhan dan kualifikasi personel yang akan ditugaskan.
“Ya, itu kan masih terus berjalan ya. Jadi kan kami menunggu dari hasil koordinasi yang mengoordinir di Gaza. Nanti ke Mabes TNI. Mabes TNI nanti ke Mabes AD memerlukan pasukan personel yang berkarakter apa. Ini kami siapkan. Ya, begitu,” ujar Maruli di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (9/2/2026).
Ia menambahkan bahwa TNI AD telah memulai latihan internal bagi personel yang dipersiapkan, dengan fokus pada kemampuan yang relevan untuk misi kemanusiaan dan rekonstruksi di zona konflik.
“Sudah, sudah mulai berlatih orang-orang yang kemungkinan kan kita nanti jadi perdamaian. Jadi berarti (korps) zeni, kesehatan, yang sering seperti itu (bertugas pasukan perdamaian), kami siapkan,” jelasnya.
Maruli menekankan bahwa peran TNI AD saat ini sebatas persiapan pasukan sesuai permintaan, sementara keputusan akhir mengenai penugasan, waktu keberangkatan, dan lokasi berada di tingkat komando yang lebih tinggi.
“Kalau kami hanya penyiapan pasukannya saja,” tegasnya.
Menunggu Keputusan Presiden dan Fokus Kemanusiaan
Wakil Panglima TNI Jenderal Tandyo Budi Revita mengungkapkan bahwa TNI masih menunggu keputusan Presiden terkait pengiriman pasukan. Ia menyebutkan personel yang akan diberangkatkan akan direkrut dari mereka yang memiliki pengalaman dalam misi perdamaian PBB.
“Saya kira kita udah punya pengalaman ya, ada UNIFIL yang pernah ke sana, satuan-satuan yang pernah dikirim ke sana, inilah nanti yang akan kita rekrut,” kata Tandyo di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/2).
Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI menegaskan bahwa pasukan TNI akan memprioritaskan bantuan kemanusiaan, rekonstruksi, serta mendukung upaya gencatan senjata.
“Kalau untuk keterlibatan Indonesia sudah dijelaskan bahwa lebih fokus pada humanitarian (kemanusiaan), bantuan rekonstruksi, sama untuk mendukung gencatan senjata,” ujar juru bicara Kemlu, Vahd Nabyl Achmad Mulachela, di Jakarta Pusat, Selasa (10/2).
Meskipun persiapan sedang dilakukan, Vahd mengakui bahwa timeline dan jumlah pasti personel yang akan dikirim belum definitif.
“Kalau untuk proses persiapan, memang Indonesia melakukan persiapan tersebut. Mengenai timeline, ini belum ada yang definitif. Jumlah juga belum definitif,” katanya.
Ia juga menambahkan adanya pertimbangan prinsipil dari Indonesia terkait keterlibatan dalam misi tersebut.
“Ya memang ada reservasi-reservasi dari kita untuk tidak terlibat dalam yang tidak sejalan dengan garis kita. Jadi itu yang saat ini memang pembahasannya berlangsung,” imbuhnya.
Istana Masih Membahas Rencana
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengonfirmasi bahwa rencana pengiriman sekitar 8.000 anggota pasukan perdamaian ke Gaza masih dalam tahap pembahasan di Istana.
“Belum, sedang dibicarakan. Tapi ada kemungkinan kita akan kurang lebih di angka 8.000 itu,” ujar Prasetyo Hadi kepada wartawan seusai jumpa pers di Stasiun Gambir, Selasa (10/2/2026).
Prasetyo menambahkan bahwa pasukan Indonesia akan bergabung dengan kontingen dari negara lain, namun lokasi penempatan belum ditentukan.
“Belum. Kita baru mempersiapkan diri saja kalau sewaktu-waktu sudah dicapai kesepakatan dan kita harus mengirim pasukan perdamaian tentu itu sebagai sebuah komitmen itu akan kita lakukan,” jelasnya.
Ia menegaskan komitmen Indonesia untuk mengakui kemerdekaan Palestina dan perannya dalam Board of Peace (BoP).
“Kan yang pasti adalah berkenaan dengan masalah BoP beserta dengan seluruh turunan teknisnya itu kan ini, kan bagian dari komitmen bangsa kita untuk tentu yang pertama kita menghendaki pengakuan kemerdekaan kepada bangsa Palestina,” ucapnya.
“Yang kedua bagaimana kita melakukan upaya untuk bisa membantu masyarakat di Gaza. Makanya kemudian kita Indonesia beserta dengan 7 negara muslim yang lain memutuskan untuk bergabung di BoP tersebut,” imbuhnya.
Sorotan Media Asing
Rencana Indonesia untuk mengerahkan pasukan ke Jalur Gaza telah menarik perhatian luas media internasional. Sejumlah media asing, termasuk dari Israel, melaporkan langkah ini sebagai kontribusi pertama untuk pasukan keamanan internasional di Gaza, di bawah kesepakatan gencatan senjata.
Media Israel seperti The Jerusalem Post dalam artikelnya yang berjudul “Indonesia to be first peacekeeping contributor to Gaza’s International Stabilization Force” mengutip laporan KAN News. Laporan tersebut menyatakan bahwa Indonesia akan menjadi negara pertama yang berkontribusi pada Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF) selama fase kedua gencatan senjata.
“Selain Indonesia, belum ada negara lain yang beralih dari komitmen umum kepada kesiapan konkret untuk mengerahkan pasukan,” sebut The Jerusalem Post, mengutip KAN News.
The Times of Israel juga memberitakan hal serupa dalam artikel “Indonesia says up to 8,000 troops being prepared for possible Gaza deployment”, yang mengutip KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak mengenai persiapan 5.000 hingga 8.000 tentara di bawah rencana perdamaian Presiden AS Donald Trump.
Media Inggris The Guardian turut melaporkan persiapan ini dengan judul “Indonesia prepares to send up to 8,000 troops to Gaza as part of Trump plan”.
