JAKARTA, 22 Januari 2026 – Indonesia secara resmi menyatakan dukungannya untuk bergabung dengan Dewan Perdamaian yang digagas oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Langkah ini diambil bersama tujuh negara mayoritas Muslim lainnya, termasuk Arab Saudi, Qatar, dan Turki, sebagai upaya mengakhiri konflik Gaza.
Dukungan Negara-Negara Muslim
Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia mengumumkan melalui akun X resminya bahwa Indonesia menyambut baik undangan untuk menjadi bagian dari Dewan Perdamaian tersebut. Menteri Luar Negeri dari Turki, Mesir, Yordania, Indonesia, Pakistan, Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab telah menerima undangan dari Presiden Trump.
“Menteri Luar Negeri Republik Turki, Republik Arab Mesir, Kerajaan Hashemite Yordania, Republik Indonesia, Republik Islam Pakistan, Negara Qatar, Kerajaan Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab menyambut baik undangan yang disampaikan kepada para pemimpin mereka oleh Presiden Amerika Serikat, Donald J. Trump, untuk bergabung dengan Dewan Perdamaian,” demikian pernyataan Kemlu RI, Kamis (22/1/2026).
Bergabungnya Indonesia menegaskan kembali komitmennya untuk mendukung pemerintahan transisi dalam rencana komprehensif guna mengakhiri konflik Gaza. “Para Menteri menegaskan kembali dukungan negara mereka terhadap upaya perdamaian yang dipimpin oleh Presiden Trump, dan menegaskan kembali komitmen negara mereka untuk mendukung pelaksanaan misi Dewan Perdamaian sebagai pemerintahan transisi, sebagaimana diuraikan dalam Rencana Komprehensif untuk mengakhiri konflik Gaza,” tambah Kemlu RI.
Sejalan dengan Resolusi PBB
Langkah ini juga sejalan dengan Resolusi Dewan Keamanan PBB 2803. Resolusi tersebut bertujuan untuk mengkonsolidasikan gencatan senjata permanen, mendukung rekonstruksi Gaza, serta memajukan perdamaian yang adil dan abadi. Hal ini didasarkan pada hak Palestina untuk menentukan nasib sendiri dan mendirikan negara sesuai hukum internasional, demi keamanan dan stabilitas kawasan.
Pernyataan bersama mengenai bergabungnya negara-negara tersebut juga disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri Arab Saudi bersama menteri luar negeri dari negara anggota lainnya, seperti dilaporkan AFP pada Kamis (22/1/2026). Dalam pernyataan tersebut, para menteri luar negeri dari Arab Saudi, Qatar, Turki, Mesir, Yordania, Indonesia, Pakistan, dan Uni Emirat Arab menyatakan dukungan terhadap “upaya perdamaian” Trump dalam konflik Gaza.
Undangan dan Pendanaan
Kementerian Luar Negeri Kuwait juga mengonfirmasi penerimaan undangan serupa melalui akun X resminya. Undangan ini dikirimkan kepada puluhan pemimpin dunia, dengan permintaan dana sebesar 1 miliar dolar AS untuk mendapatkan kursi tetap di dewan tersebut. Arab Saudi belum memberikan rincian lebih lanjut mengenai pembayaran ini.
Peran dan Kontroversi Dewan Perdamaian
Dewan Perdamaian ini, yang awalnya dimaksudkan untuk mengawasi pembangunan kembali Gaza, tampaknya memiliki cakupan peran yang lebih luas dari sekadar Jalur Gaza. Ada indikasi bahwa dewan ini ingin menyaingi Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang telah memicu kritik dari beberapa sekutu AS, termasuk Prancis.
Langkah ini juga muncul di tengah ketegangan antara Uni Emirat Arab dan Arab Saudi, yang keduanya berupaya mendapatkan dukungan dari pemerintahan Trump melalui janji investasi dan kesepakatan bisnis. Prancis telah mengindikasikan tidak akan bergabung dengan dewan tersebut.
Sikap Israel
Sementara itu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah menerima undangan untuk bergabung dengan Dewan Perdamaian. Namun, ia menyatakan keberatan terhadap dimasukkannya Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan dan diplomat Qatar Ali Al-Thawadi dalam “Dewan Eksekutif Gaza” yang beroperasi di bawah badan tersebut.
