Presiden Prabowo Subianto secara resmi menandatangani piagam keanggotaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian yang digagas oleh mantan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Langkah ini disambut dengan pandangan yang beragam, di mana secara moral dinilai penting, namun secara politik menuntut kewaspadaan tinggi.
Pandangan PKS: Moral Penting, Politik Waspada
Wakil Ketua Komisi I DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Sukamta, menyatakan bahwa kehadiran Indonesia dalam forum tersebut dapat dipahami dari sisi moral. Ia menekankan pentingnya peran Indonesia untuk memastikan bahwa fase pascaperang di Gaza tidak sepenuhnya didominasi oleh kekuatan besar dan kepentingan sepihak.
“Kehadiran Indonesia penting agar fase pascaperang Gaza tidak sepenuhnya ditentukan oleh kekuatan besar dan kepentingan sepihak. Indonesia memiliki mandat moral dan historis untuk memastikan suara keadilan tetap hidup dalam setiap proses perdamaian Palestina,” ujar Sukamta kepada wartawan pada Jumat, 23 Januari 2026.
Namun, Sukamta juga memberikan peringatan keras terkait aspek politik. Ia mengingatkan bahwa inisiatif Dewan Perdamaian Gaza ini berada di luar kerangka mekanisme resmi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Hal ini berpotensi menggeser prinsip multilateralisme dan mereduksi isu Palestina menjadi sekadar proyek stabilisasi keamanan.
“Perdamaian tidak boleh direduksi menjadi sekadar ketiadaan konflik, sementara akar persoalan berupa pendudukan dan pelanggaran hukum internasional diabaikan. Ini adalah risiko besar yang harus diantisipasi,” tegasnya.
Oleh karena itu, Sukamta menekankan bahwa keikutsertaan Indonesia harus dijalankan secara aktif, kritis, dan bersyarat. Pemerintah Indonesia, menurutnya, perlu konsisten mendorong penghentian pendudukan Israel atas wilayah Palestina tanpa memutihkan atau melegitimasi pelanggaran hukum humaniter internasional.
“Indonesia harus memposisikan diri sebagai penjaga nurani global. Jangan sampai perdamaian yang ditawarkan justru mengubur keadilan dan menghapus pertanggungjawaban atas kejahatan kemanusiaan,” tambah legislator dapil DI Yogyakarta ini.
Prabowo Teken Piagam di Davos
Penandatanganan piagam Dewan Perdamaian oleh Presiden Prabowo Subianto dilakukan dalam acara perkenalan anggota Board of Peace atau Dewan Perdamaian di Gaza yang dibentuk oleh Donald Trump. Acara ini berlangsung dalam pertemuan tahunan di Davos, Swiss, pada Kamis, 22 Januari 2026.
Prabowo menjadi salah satu kepala negara atau kepala pemerintahan yang hadir secara langsung dalam forum yang dipimpin oleh Donald Trump tersebut. Dalam sambutannya, Trump menekankan bahwa pembentukan Board of Peace melibatkan banyak negara dan terbuka untuk bekerja sama dengan organisasi internasional, termasuk PBB.
Donald Trump menyapa setiap kepala negara dan kepala pemerintah yang hadir. “Sebagai presiden, saya mengakhiri 8 perang itu dalam 9 bulan. Termasuk Kamboja dan Tailan,” ujar Trump, merujuk pada pencapaiannya di masa lalu.
Setelah sesi sambutan, para kepala negara dan pemerintah yang hadir kemudian dipanggil untuk menandatangani Piagam Dewan Perdamaian. Presiden Prabowo Subianto duduk di sisi kiri Donald Trump untuk menekan piagam tersebut, menandai resminya keikutsertaan Indonesia.
