Presiden Prabowo Subianto memutuskan Indonesia bergabung dengan Dewan Perdamaian (Board of Peace) yang digagas oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Keputusan ini memicu kewaspadaan dari pakar hubungan internasional, Teuku Rezasyah, yang mengingatkan potensi Indonesia terseret dalam struktur internasional baru pimpinan AS yang bisa berseberangan dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan hukum internasional.
Pakar Minta Kehati-hatian Tinggi
“Mengingat keputusan Presiden Republik Indonesia tersebut mengikat adanya, hendaknya diwaspadai jika Indonesia berpotensi menjadi bagian dari sebuah struktur internasional baru pimpinan Amerika Serikat, yang memiliki potensi berseberangan dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Hukum Internasional,” kata Teuku kepada wartawan, Jumat (23/1/2026).
Teuku menambahkan, secara konstitusional, masyarakat Indonesia patut menghargai keputusan yang telah dibuat oleh Prabowo. Ia menilai keputusan tersebut diambil pemerintah berdasarkan pertimbangan rasional demi kepentingan nasional dan tujuan pendirian Republik Indonesia untuk mendukung perdamaian dunia.
“Dengan memperhatikan manfaat jangka panjang bagi kepentingan nasional Indonesia, dan sejalan dengan tujuan pendirian Republik Indonesia, untuk turut mendukung perdamaian dunia,” ujarnya.
Namun, Teuku menekankan bahwa pemerintah Indonesia dituntut kehati-hatian yang sangat tinggi pasca bergabung dengan badan inisiasi Trump tersebut. Ia berharap komitmen pemerintah Indonesia dalam menjunjung kemerdekaan Palestina tidak tergerus oleh mekanisme internal badan tersebut.
“Dituntut kehati-hatian yang sangat tinggi, agar niat baik pemerintah Indonesia ini dalam praktiknya kelak tidak dihancurkan oleh mekanisme pengambilan keputusan dalam Board of Peace, yang tidak mengindahkan seluruh Resolusi dalam Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang menjunjung tinggi marwah masyarakat Palestina dan masa depan Palestina melalui Solusi Dua Negara,” tegasnya.
Prabowo Teken Piagam Dewan Perdamaian di Davos
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto hadir dalam perkenalan anggota Board of Peace atau Dewan Perdamaian di Gaza yang dibentuk oleh Presiden AS Donald Trump. Dalam acara tersebut, Prabowo menandatangani Piagam Dewan Perdamaian.
Perkenalan Dewan Perdamaian ini berlangsung dalam pertemuan tahunan di Davos, Swiss, pada Kamis (22/1/2026), dan dipimpin langsung oleh Donald Trump. Prabowo menjadi salah satu kepala negara atau kepala pemerintahan yang hadir secara fisik.
Dalam sambutannya, Trump menegaskan bahwa pembentukan Board of Peace melibatkan banyak negara dan terbuka untuk bekerja sama dengan organisasi internasional, termasuk PBB. Ia juga sempat menyinggung pencapaiannya dalam mengakhiri perang.
“Sebagai presiden, saya mengakhiri 8 perang itu dalam 9 bulan. Termasuk Kamboja dan Tailan,” ujar Trump.
Setelah sesi sambutan, para kepala negara dan pemerintah yang hadir dipanggil untuk menandatangani Piagam Dewan Perdamaian. Presiden Prabowo kemudian duduk di sisi kiri Donald Trump untuk menekan piagam tersebut.
