Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid (HNW) mengusulkan agar pembangunan Sekolah Rakyat (SR) permanen diprioritaskan di wilayah dengan tingkat kemiskinan tertinggi. Langkah ini dinilai HNW akan efektif dalam memutus rantai kemiskinan antargenerasi.
Saat ini, berdasarkan data Kementerian Sosial (Kemensos) hingga tahun 2025, telah berdiri 166 Sekolah Rakyat rintisan. Sekolah-sekolah ini umumnya diselenggarakan di lingkungan instansi Kemensos seperti Sentra dan BP3KS, atau bekerja sama dengan institusi lain di gedung Pemda, Balai, hingga kampus. Wilayah Jawa Timur, Jawa Barat, dan Jawa Tengah menjadi lokasi terbanyak pendirian SR rintisan.
Menindaklanjuti arahan Presiden, pada tahun 2026 akan dibangun Sekolah Rakyat permanen di setiap Kabupaten. Pembangunan ini akan menggunakan site plan yang terstandarisasi, dengan tanah disediakan oleh Pemerintah Daerah dan sarana oleh Kementerian Pekerjaan Umum.
Identifikasi Wilayah Prioritas Berbasis Kemiskinan
HNW menekankan bahwa Kementerian Sosial perlu mengidentifikasi wilayah prioritas untuk pembangunan SR permanen yang akan dilakukan secara bertahap. Ia mengusulkan agar identifikasi tersebut berbasis pada tingkat kemiskinan wilayah.
“Data Susenas BPS 2025 menunjukkan wilayah Papua, NTT, Maluku dan Aceh yang masuk kategori itu sehingga pendirian SR di sana harusnya didahulukan dan diperbanyak, agar bisa mewujudkan program memutus dan memotong lingkaran kemiskinan antar generasi melalui advokasi pendidikan yang berkualitas,” ujar HNW dalam keterangannya, Rabu (28/1/2026).
Menurut HNW, penanganan persoalan kemiskinan melalui program SR dapat mengurangi kesenjangan antar wilayah. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan integrasi bangsa dan memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), terutama di tengah munculnya kembali isu separatisme.
“Alhamdulillah usulan ini menjadi keputusan rapat di mana penyelenggaraan Sekolah Rakyat harus dilakukan secara selektif dan diprioritaskan bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrem, artinya juga ada konteks prioritas berdasarkan tingkat kemiskinan,” sambungnya.
Atensi pada Kelompok Rentan Tetap Penting
HNW mengingatkan agar Kemensos tetap memberikan perhatian pada kelompok masyarakat rentan seperti Yatim Piatu (Yapi), Disabilitas, dan Lansia, meskipun Sekolah Rakyat menjadi program prioritas.
Ia menyoroti belum adanya alokasi anggaran untuk program Permakanan yang ditujukan bagi 116.754 lansia dan 36.000 disabilitas. Bantuan bagi Yatim Piatu juga mengalami kendala serupa, padahal pada tahun 2025 program ini berhasil disalurkan dan membantu 270.000 anak.
“Untuk memenuhi pelaksanaan program-program sosial itu, sejak awal kami di FPKS Komisi VIII DPR RI bersama yang lain sudah mendukung tambahan anggaran bagi Kementerian Sosial yang tahun lalu diajukan Rp 12,5 Triliun. Dan ketika kini hanya diajukan tambahan anggaran sebesar Rp 7,4 Triliun, harapannya agar permintaan ini diluluskan Kemenkeu, agar program prioritas seperti Sekolah Rakyat dapat dijalankan, dan program untuk bantu kelompok rentan; Yatim piatu, disabilitas, dan lansia juga tetap bisa diwujudkan,” pungkasnya.
