Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI), Hidayat Nur Wahid (HNW), menekankan pentingnya partisipasi Indonesia dalam Dewan Perdamaian harus dijalankan secara taat konstitusi dan sejalan dengan komitmen mendukung kemerdekaan Palestina.
Pijakan Konstitusional dalam Kebijakan Luar Negeri
HNW menjelaskan bahwa kerangka konstitusional yang menjadi pijakan pemerintah Indonesia dalam berpartisipasi di Dewan Perdamaian adalah Pembukaan UUD NRI 1945, yang pada tahun 2002 oleh MPR dinyatakan sebagai ketentuan yang tidak dapat diubah, serta pasal-pasal di dalam UUD NRI 1945.
Ia mencatat setidaknya ada dua poin utama yang seharusnya menjadi rujukan kebijakan luar negeri Indonesia. Pertama, amanat Pembukaan UUD NRI 1945 alinea pertama untuk mendukung kemerdekaan dan menghapuskan penjajahan di muka bumi. Kedua, alinea keempat yang mengamanatkan untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
Menurut HNW, sikap ini telah dijalankan secara konsisten sejak era Presiden Soekarno hingga Presiden Joko Widodo, dan juga berulang kali dinyatakan oleh Presiden Prabowo Subianto serta Menteri Luar Negeri Sugiono setelah penandatanganan di Davos. Sikap ini merupakan bagian dari legacy sejarah politik bebas aktif Indonesia dalam menghadirkan perdamaian dan mendukung kemerdekaan Palestina.
Menolak Kebijakan yang Bertentangan dengan Konstitusi
HNW menegaskan bahwa apabila Dewan Perdamaian memiliki sikap atau kebijakan yang bertentangan dengan amanat konstitusi tersebut, misalnya dengan menghapus Gaza sebagai bagian dari negara Palestina merdeka, maka Indonesia bersama negara-negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), Liga Arab, maupun Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang juga berpartisipasi di Dewan Perdamaian seharusnya dapat menolak dan mengoreksinya.
Ia menambahkan, hal ini termasuk mempertimbangkan ulang keikutsertaan di Dewan Perdamaian sebagaimana telah disuarakan banyak pihak. OKI, Liga Arab, serta sekitar 156 anggota PBB telah berulang kali menegaskan dukungan terhadap Palestina sebagai negara merdeka, termasuk melalui prinsip two state solution.
HNW menilai hal tersebut merupakan makna positif dari niat baik Indonesia untuk berjuang dari dalam atau struggle from within. “Jangan malah sebaliknya, piagam yang baru ditandatangani oleh 19 negara itu malah dijadikan stempel atau legitimasi moral untuk mengubur keputusan Liga Arab, OKI, Resolusi PBB, dan pengakuan 156-an negara terhadap Palestina sebagai negara merdeka yang di dalamnya ada Gaza,” ujar HNW dalam keterangannya, Selasa (27/1/2026).
Peran Indonesia dan Negara OKI dalam Menjaga Tujuan Dewan Perdamaian
HNW mengingatkan bahwa Indonesia bersama negara-negara OKI yang menjadi anggota Dewan Perdamaian, seperti Arab Saudi, Turki, Qatar, Mesir, dan Pakistan, sejak awal mengupayakan gencatan senjata, penghentian genosida, serta masuknya bantuan kemanusiaan di Jalur Gaza. Hal ini menjadi latar belakang dibentuknya Dewan Perdamaian sesuai Resolusi PBB.
“Jadi, perlu terus dikawal agar arah dari Dewan Perdamaian ini sesuai dengan tujuan awalnya, yakni menghadirkan perdamaian, agar terjadi penghentian perang, memasukkan bantuan kemanusiaan, membangun kembali Gaza, memberi keadilan dan demokrasi bagi rakyat Palestina untuk menegakkan kedaulatan mereka sendiri, menghadirkan negara Palestina merdeka,” kata HNW.
Waspada Terhadap Agenda Politik Israel
HNW juga menyoroti potensi keterlibatan Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Donald Trump dalam Dewan Perdamaian, yang melibatkan Israel dan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Ia mengingatkan pihak-pihak pendukung Palestina merdeka untuk waspada dan melipatgandakan kesiapan perjuangan.
Menurutnya, Israel merupakan negara yang telah melanggar banyak Resolusi PBB, pemimpinnya diterbitkan surat penahanan oleh International Criminal Court (ICC), serta dijatuhi vonis oleh International Court of Justice (ICJ), Amnesty International, dan Human Rights Watch.
HNW menilai lembaga baru Dewan Perdamaian jangan sampai disabotase untuk melegitimasi agenda politik kolonialistik Israel guna mempercepat terwujudnya klaim negara Israel Raya. Jika hal tersebut dibiarkan, ia memastikan konflik akan semakin meluas dan menjauhkan terwujudnya perdamaian yang diharapkan.
Fakta Kekerasan Pasca Penandatanganan Dewan Perdamaian
Fakta menunjukkan bahwa pasca penandatanganan Dewan Perdamaian, perdamaian belum dirasakan oleh warga Gaza. Pembunuhan melalui serangan mematikan dari pihak Israel terhadap rakyat Palestina di Jalur Gaza masih terus terjadi.
Berdasarkan laporan lembaga independen, ketika diumumkan berlakunya fase kedua gencatan senjata inisiatif Trump yang ditandatangani di Sharm Syaikh pada 13 Oktober 2025, pihak Israel justru mangkir dan tidak melaksanakan sebagian besar kesepakatan damai. Sejak saat itu, tercatat 1.820 warga Palestina di Gaza gugur atau terluka akibat serangan Israel melalui lebih dari 1.300 pelanggaran terhadap perjanjian perdamaian yang juga diinisiasi Trump tersebut.
“Jadi peran mensejarah dari Indonesia, juga negara-negara anggota OKI dan Liga Arab yang berpartisipasi di Dewan Perdamaian ini, adalah memastikan perdamaian benar-benar terjadi di Jalur Gaza dan kemudian negara Palestina berdiri, sekalipun dalam format two state solution, bukan malah dengan membiarkan Israel kembali tidak menaatinya dan menjadikan Indonesia serta negara-negara OKI sebagai stempel dan legitimasi moral atas laku amoral Israel,” jelas HNW.
“Agar lembaga tersebut benar-benar hadir sesuai dengan namanya, Dewan Perdamaian. Bukan hanya slogan manipulatif, apalagi menjadi stempel legalisasi penggusuran terhadap warga Gaza dan perjuangan bangsa Palestina untuk mendapatkan kemerdekaan negaranya, Palestina merdeka,” sambung HNW.
Kewajiban Persetujuan DPR dalam Perjanjian Internasional
HNW mengingatkan adanya Pasal 11 ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa Presiden dalam membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Hal ini juga diatur dalam Pasal 11 ayat (2) UUD NRI 1945 untuk perjanjian yang menimbulkan akibat luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat serta terkait dengan beban keuangan negara.
“Perlunya ada komunikasi yang fair dan terbuka dengan DPR yang mestinya sudah dilakukan sebelum penandatanganan terkait dengan partisipasi di Dewan Perdamaian tersebut, dan agar DPR sebagai wakil rakyat memusyawarahkannya dengan maksimal dengan mendengarkan sungguh-sungguh suara dan sikap masyarakat luas,” ucap HNW.
Peran Penting Komunikasi dengan DPR dan Pertimbangan Negara Lain
HNW menyoroti sikap kritis yang telah disampaikan pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI), pimpinan Muhammadiyah dan organisasi kemasyarakatan Islam lainnya, serta para akademisi dan guru besar dari universitas-universitas ternama. Hal ini semakin relevan dengan adanya pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengenai kewajiban pembayaran sebesar USD 1 miliar atau setara Rp 16,82 triliun bagi negara yang ingin bergabung sebagai anggota permanen Dewan Perdamaian.
“Ketentuan Pasal 11 ayat (2) UUD NRI 1945 tersebut harus dilaksanakan oleh Pemerintah dan DPR mestinya menyikapinya dengan benar. Ketentuan pembayaran itu jumlahnya sangat besar, apalagi bila dibandingkan dengan anggaran negara tahun 2026 untuk Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Indonesia yang bahkan tidak mencapai Rp 220 miliar,” tutur HNW.
HNW juga menyoroti sikap negara-negara anggota Dewan Keamanan PBB yang menolak menjadi anggota Dewan Perdamaian besutan Amerika Serikat, seperti Inggris, Prancis, serta dua pimpinan BRICS, yakni China dan Rusia. Ia menekankan sikap Presiden Rusia Vladimir Putin yang menegaskan hanya akan bergabung jika menghadirkan Palestina merdeka dan membayar USD 1 miliar kepada Dewan Perdamaian apabila hak rakyat Palestina terjamin untuk melaksanakan kedaulatannya.
“Itu juga bukti dipraktikkannya secara benar politik luar negeri Indonesia yang tetap bebas dan aktif untuk kepentingan nasional sesuai ketentuan konstitusi. Agar terbayar lunaslah utang Indonesia terhadap Palestina, yaitu dengan terwujudnya negara Palestina merdeka,” tutup HNW.
[Gambas:Video 20detik]
