Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, membantah keras isu mengenai ketidakloyalan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo terhadap Presiden terpilih Prabowo Subianto. Habiburokhman menegaskan komitmen dan kesetiaan Kapolri kepada Presiden Prabowo.
Habiburokhman Bersaksi Kesetiaan Kapolri
“Saya bersaksi Pak Kapolri Listyo Sigit 100% loyal kepada Presiden Prabowo,” ujar Habiburokhman kepada wartawan pada Kamis, 29 Januari 2026. Pernyataan ini disampaikan oleh politikus Partai Gerindra tersebut sebagai respons terhadap adanya tokoh politik yang menyebarkan isu ketidakloyalan Kapolri, terutama setelah kontestasi politik pada tahun 2024 lalu.
Habiburokhman memaparkan dua alasan utama yang kerap dilontarkan oleh pihak-pihak yang menuding Kapolri tidak loyal. “Belakangan ini ada tokoh yang saat tahun politik 2024 kemarin bertentangan dengan Pak Prabowo menghembuskan isu bahwa Kapolri Jenderal Listyo Sigit tidak loyal kepada presiden Pak Prabowo,” katanya.
Ia merinci, “Orang itu menyebut dua alasan, pertama soal pembentukan tim reformasi internal Polri sebelum terbentuknya tim reformasi Presiden, dan yang kedua adalah saat Kapolri menolak posisi Polri di bawah kementerian.”
Reformasi Internal Polri Bentuk Loyalitas
Menanggapi alasan pertama, Habiburokhman menilai pembentukan tim reformasi internal oleh Polri sebelum tim percepatan reformasi Presiden terbentuk justru menunjukkan inisiatif positif dan loyalitas Kapolri. Langkah ini dianggap sebagai respons cepat terhadap keinginan Presiden Prabowo untuk melakukan reformasi di institusi Polri.
“Langkah tersebut merupakan inisiatif dalam konteks yang sangat baik dan positif,” tegas Habiburokhman.
Penolakan Polri di Bawah Kementerian Sesuai Pernyataan Prabowo
Terkait penolakan Kapolri terhadap ide menempatkan Polri di bawah kementerian, Habiburokhman menyatakan hal tersebut justru sejalan dengan pandangan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, pernyataan Kapolri tersebut konsisten dengan sikap Prabowo yang menginginkan Polri berada langsung di bawah kendali Presiden.
“Hal tersebut sama persis dengan pernyataan Pak Prabowo yang dengan tegas dan jelas menginginkan posisi Polri yang ideal adalah di bawah Presiden langsung. Sudah sesuai dengan pernyataan Pak Prabowo 18 September 2023 yang sangat tegas, jelas dan detail menginginkan posisi Polri di bawah Presiden langsung,” jelasnya.
Kapolri Listyo Sigit Tolak Ide Polri di Bawah Kementerian
Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo secara tegas menolak gagasan penempatan institusi Polri di bawah sebuah kementerian. Jenderal Sigit berpendapat bahwa penempatan tersebut dapat melemahkan independensi Polri serta mengurangi efektivitasnya dalam melayani Presiden dan negara.
“Mohon maaf Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, kami tentunya institusi Polri menolak kalau sampai ada usulan Polri berada di bawah kementerian khusus, karena bagi kami posisi institusi Polri seperti saat ini adalah posisi yang saat ideal. Kita bisa menjadi alat negara yang betul-betul memberikan pelayanan kepada masyarakat,” ujar Jenderal Sigit.
Ia menambahkan bahwa posisi Polri yang langsung berada di bawah Presiden RI saat ini sangat membantu kepala negara dalam menjalankan tugasnya. Jenderal Sigit mengkhawatirkan potensi munculnya “matahari kembar” jika Polri ditempatkan di bawah kementerian, yang dapat menimbulkan tumpang tindih kewenangan dan mengurangi efektivitas koordinasi.
“Di satu sisi kita betul-betul bisa berada langsung di bawah Bapak Presiden sehingga pada saat Presiden membutuhkan kami, maka kami bisa bergerak tanpa harus ada kementerian kementerian…. Ini menimbulkan potensi ‘matahari kembar’ menurut saya,” pungkas Jenderal Sigit.
