Ulama Nahdlatul Ulama, KH Ahmad Muwafiq atau yang akrab disapa Gus Muwafiq, menyatakan pandangannya mengenai posisi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Menurutnya, Polri secara inheren seharusnya berada langsung di bawah komando presiden.
Polri dan Konsep Bhayangkari-Bhayangkara
Gus Muwafiq menjelaskan bahwa istilah ‘Bhayangkari’ atau ‘Bhayangkara’ yang melekat pada Polri mengadaptasi dari pasukan khusus era Gajah Mada. Pasukan tersebut memiliki karakteristik unik karena berada langsung di bawah kendali raja.
“Sesungguhnya secara sederhana kalau Polri masih disebut Bhayangkari atau Bhayangkara itu adalah menunjukkan bahwa sifat mutlak dari kepolisian masih mengadaptasi dari pasukan khususnya Gajah Mada,” ujar Gus Muwafiq dalam keterangannya, Sabtu (31/1/2026).
Ia menambahkan, pasukan khusus tersebut dibentuk untuk menangani situasi darurat atau kebutuhan penanganan khusus yang memerlukan respons cepat dan terpusat.
“Pasukan ini di bawah langsung kendali raja, untuk apa? Untuk kondisi kondisi yang sangat dibutuhkan dalam keadaan darurat atau keadaan-keadaan yang memang membutuhkan penanganan khusus,” tuturnya.
Nilai Satya Haprabu dan Kesetiaan pada Presiden
Lebih lanjut, Gus Muwafiq menyinggung mengenai nilai Satya Haprabu yang tertanam dalam institusi Polri. Nilai ini, menurutnya, mencerminkan kesetiaan kepada pemimpin tertinggi dan negara.
“Nah makanya dalam Polri ada satu yang disebut dengan Satya Haprabu, Satya Haprabu sesungguhnya adalah untuk kesetiaan kepada seorang raja yang dalam hal ini yang sudah menjadi NKRI adalah seorang presiden,” jelasnya.
Oleh karena itu, Gus Muwafiq berpendapat bahwa penempatan Polri di bawah presiden sejalan dengan undang-undang dan idealitas yang ada.
“Maka sesuai UU dan sesuai idealitas selama ini memang sebaiknya Polri langsung di bawah presiden RI, mungkin situasi itu akan lebih membawa kepolisian dalam kondisi yang semakin baik,” pungkasnya.
Polemik mengenai penempatan Polri di bawah kementerian dalam negeri atau langsung di bawah presiden memang kerap menjadi perbincangan publik.
