Menteri Sosial Saifullah Yusuf, yang akrab disapa Gus Ipul, mendesak Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara untuk segera mencabut pernyataannya terkait Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan. Gus Ipul menilai pernyataan tersebut telah menyesatkan publik dan menimbulkan kebingungan yang tidak perlu.
Klarifikasi Mendesak
Dalam keterangan tertulisnya pada Jumat (13/2/2026), Gus Ipul menyatakan kekecewaannya atas pernyataan Wali Kota Denpasar yang seolah mengindikasikan adanya instruksi dari Presiden untuk menonaktifkan PBI. “Pernyataan itu menyesatkan dan sungguh membuat masyarakat bingung, karena yang disampaikan jauh dari fakta. Seakan-akan Presiden menginstruksikan menonaktifkan PBI. Ini sungguh menyesatkan,” ujar Gus Ipul.
Gus Ipul menegaskan bahwa tidak ada instruksi serupa dari Presiden. Oleh karena itu, ia meminta agar pernyataan tersebut segera dicabut dan disertai permohonan maaf kepada masyarakat luas. “Saya minta Wali Kota Denpasar mencabut pernyataannya dan meminta maaf. Jangan sampai ini menjadi sesuatu yang dianggap kebenaran,” tegasnya.
Perangi Hoaks dan Fitnah
Lebih lanjut, Gus Ipul mengingatkan bahwa penyebaran informasi yang keliru berpotensi menimbulkan fitnah dan memperparah maraknya hoaks di masyarakat. “Ini bisa jadi fitnah dan menyebar hoaks. Karena tidak ada instruksi dari Presiden seperti yang disampaikan Wali Kota Denpasar,” ia menekankan.
Fokus pada Pembenahan Data
Di tengah isu tersebut, Gus Ipul mengajak seluruh pemerintah daerah dan pemangku kepentingan untuk mengalihkan fokus pada upaya yang lebih substantif, yaitu pembenahan data perlindungan sosial. Tujuannya agar kebijakan yang dijalankan dapat tepat sasaran.
“Saya mengajak semua, mari kita perbaiki data kita. Kerja sama pemerintah pusat, daerah dan kementerian lembaga untuk memperbaiki data DTSEN,” pungkasnya. Gus Ipul menambahkan bahwa pemerintah berkomitmen untuk memastikan layanan perlindungan sosial berjalan optimal dengan data yang akurat, demi mencegah kesalahpahaman di tengah masyarakat.
