Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menggelar pertemuan dengan anggota Komisi XIII DPR RI, Rieke Diah Pitaloka, untuk membahas isu krusial mengenai pendataan sosial dan ekonomi di Indonesia. Dalam pertemuan yang berlangsung di gedung Kemensos, Jakarta Pusat, pada Selasa (10/2/2026), Gus Ipul menyatakan harapannya agar data sosial di bawah naungan Kementerian Sosial (Kemensos) dapat menjadi lebih akurat.
Pentingnya Data Akurat untuk Pembangunan
Rieke Diah Pitaloka menggarisbawahi betapa vitalnya data yang aktual dan akurat sebagai fondasi utama dalam perumusan kebijakan pembangunan negara. “Tadi diskusi kita, ada sesuatu yang harus kita benahi hulu persoalan selama ini luput, yaitu persoalan data negara, data dasar negara yang aktual, akurat, dan relevan sebagai basis data kebijakan pembangunan,” ujar Rieke.
Dalam kesempatan tersebut, Rieke juga menyoroti persoalan mengenai 11 juta orang yang tidak lagi terdaftar sebagai peserta penerima bantuan iuran (PBI) BPJS Kesehatan. Ia menekankan pentingnya penggunaan data yang bersumber langsung dari Kemensos dalam penetapan sasaran penerima bantuan. “Sasaran dari penerima bantuan iuran itu adalah fakir miskin, kelompok rentan, dan tidak mampu yang sebetulnya itu apa ya, untuk menangani mereka otoritas ada di Kementerian Sosial,” jelas Rieke.
Usulan Revisi UU Statistik dan Penguatan Otoritas Kemensos
Lebih lanjut, Rieke menyebutkan adanya rencana revisi Undang-Undang Statistik. Ia berpendapat bahwa otoritas data sosial seharusnya berada di bawah kendali Kemensos. “Wali data sosial sesuai dengan amanat Undang-Undang Penanganan Fakir Miskin seharusnya kembali lagi ke Kemensos,” tegasnya.
Menanggapi hal tersebut, Gus Ipul menyambut baik usulan Rieke sebagai langkah strategis untuk memperkuat sistem pendataan nasional. “Yang disampaikan Bu Rieke ini adalah bagian dari upaya memperkuat data kita. Jadi Bu Rieke dengan perspektifnya ya kita akan coba terus lakukan upaya-upaya ke depan supaya data kita lebih akurat,” kata Gus Ipul.
Gus Ipul menegaskan komitmen Kemensos dalam melakukan validasi pendataan secara berkelanjutan, yang dimulai dari tingkat paling bawah. “Namun demikian, saya ingin menegaskan bahwa proses verifikasi validasi ini sekarang sudah dimulai dari bawah. Nah, mulai kemarin kita sudah bicara dengan Menteri Desa untuk menindaklanjuti ini mulai dari tingkat desa. Itulah sebenarnya sesuai harapan dengan Bu Rieke,” pungkasnya.
