Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, secara tegas melarang organisasi kemasyarakatan (ormas) melakukan aksi penyisiran atau sweeping terhadap rumah makan selama bulan Ramadan. Larangan ini disambut baik oleh warga Manggarai, Jakarta Selatan, yang menilai pentingnya toleransi antarumat beragama.
Toleransi dan Kerukunan Warga
Epi (50), seorang warga Manggarai, menyatakan dukungannya terhadap kebijakan tersebut. Ia berpendapat bahwa setiap individu memiliki keyakinan dan kebutuhan yang berbeda, sehingga kerukunan antarwarga harus dijaga. “Bagusnya begitu ya. Soalnya namanya orang kan ada yang nggak puasa, laper. Tapi kalau ini mah toleransi aja,” ujar Epi saat ditemui di kawasan Manggarai, Selasa (17/2/2026).
Epi menambahkan bahwa suasana Ramadan di Manggarai umumnya khidmat. Banyak rumah makan memilih untuk beroperasi sore hari, menyediakan menu buka puasa dan takjil. Ia mengaku jarang melihat adanya aksi sweeping karena rumah makan di wilayahnya memang tidak beroperasi pada siang hari. “Paling entar habis asar baru rame yang jualan. Sampai pas buka puasa. Tapi kalau dagang siang-siang nggak ada, jarang. Emang kita mah mengikuti. Jadi biar pake sweeping nggak kena, orang emang nggak dagang. Jadi emang Ashar dagangnya,” jelasnya.
Senada dengan Epi, Hasan (51) juga menyetujui pelarangan sweeping oleh ormas. Namun, ia menyarankan agar pemilik rumah makan tetap membuka usahanya menjelang waktu Magrib. “Kalau saya sih bagus ya larangan nggak boleh sweeping. Tapi kalau itu dulu, ditutup dulu ya bisa, nanti sore gitu buka jelang magrib. Tapi kembali lagi silakan, itu hak masing-masing mungkin. Kalau saya mah lebih netral saja,” tutur Hasan.
Hasan menekankan bahwa Jakarta merupakan kota yang majemuk dengan latar belakang penduduk yang beragam. Oleh karena itu, upaya Pemprov DKI Jakarta untuk menjaga saling menghormati sangatlah penting. “Kalau untuk Jakarta sih sebetulnya hal yang biasa sih kalau untuk antara yang puasa, yang nggak puasa. Sebetulnya tidak masalah, tidak ngaruh. Jakarta kan majemuk ya,” ungkapnya.
Pandangan Pemilik Usaha
Eneng (31), seorang pemilik warung makan dan kopi di Manggarai, turut menyetujui larangan sweeping. Ia beralasan bahwa tidak semua orang menjalankan ibadah puasa, termasuk mereka yang non-Muslim, yang juga memiliki kebutuhan untuk makan. “Ya bagus, karena gak semua orang puasa. Maksudnya ada banyak orang gak Islam, terus kan gak puasa. Mereka juga butuh makan ya,” kata Eneng.
Meskipun demikian, Eneng mengaku akan tetap menutup sebagian warungnya agar tidak terlalu terlihat dari luar sebagai bentuk saling menghormati bagi yang sedang berpuasa. “Iya pasti. Paling nanti kita saling hormatin aja. Besok kita paling kasih tutupan setengah, biar orang tahu juga kita buka, yang mau makan silakan,” ujarnya.
Penegasan Gubernur DKI
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan bahwa Pemprov DKI tidak akan mengizinkan ormas melakukan sweeping rumah makan selama Ramadan. Ia mengimbau seluruh pihak untuk menjaga suasana damai dan rukun menjelang dan selama bulan puasa.
Pernyataan ini disampaikan Pramono Anung usai meresmikan gedung Gereja Kerapatan Gereja Protestan Minahasa (KGPM) di kawasan Senen, Jakarta Pusat, pada Sabtu (14/2/2026). Ia menekankan bahwa penyambutan Ramadan seharusnya diisi dengan kedamaian, bukan tindakan yang menimbulkan keresahan.
“Saya ingin menegaskan bahwa menyambut Ramadan itu harus penuh kedamaian dan kerukunan,” kata Pramono di kawasan Senen, Jakarta Pusat, Sabtu (14/2). Ia juga menjelaskan bahwa rangkaian perayaan di Jakarta masih dalam suasana Imlek hingga 17 Februari, sebelum beralih menyambut Ramadan dan Idul Fitri. Pemprov DKI telah menyiapkan berbagai langkah untuk memastikan masa peribadatan berjalan tertib.
Menjawab pertanyaan mengenai potensi sweeping tempat makan oleh ormas, Pramono Anung kembali menegaskan larangannya. “Saya sebagai gubernur bertanggung jawab untuk itu dan saya tidak mengizinkan untuk ada sweeping,” tegasnya.
