Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menegaskan dukungannya agar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) tetap berada di bawah kendali langsung Presiden RI. Sikap ini diambil PSI sebagai penegasan pentingnya supremasi sipil dalam negara yang demokratis.
Kendali Sipil untuk Aparat Penegak Hukum
Wakil Ketua Dewan Pembina PSI, Grace Natalie, menyatakan bahwa dalam sebuah negara demokratis, seluruh instrumen kekuasaan negara, termasuk aparat penegak hukum, harus berada di bawah kendali sipil yang dipilih oleh rakyat. “Dalam negara demokratis, seluruh instrumen kekuasaan negara, termasuk aparat penegak hukum, harus berada di bawah kendali sipil yang dipilih rakyat,” ujar Grace Natalie, seperti dikutip dari detikSulsel, Jumat (30/1/2026).
Menurut Grace, penempatan Polri di bawah Presiden merupakan wujud konkret dari supremasi sipil dan akuntabilitas demokratis dalam kerangka negara hukum. Hal ini dinilai PSI sebagai pilihan yang paling rasional.
Efisiensi Tata Kelola dan Akuntabilitas Politik
Lebih lanjut, Grace Natalie menjelaskan bahwa dari perspektif tata kelola pemerintahan, struktur Polri yang berada langsung di bawah Presiden dianggap lebih efisien. Hal ini dikarenakan adanya rantai komando yang lebih jelas, yang dinilai dapat membantu menjawab berbagai tantangan keamanan dan ketertiban yang terus berkembang.
Selain itu, struktur ini juga dinilai mempermudah pertanggungjawaban politik Polri kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan rakyat. Jalur akuntabilitas yang lebih jelas dalam sistem demokrasi menjadi alasan utama. “Keberadaan Kepolisian di bawah langsung presiden justru memudahkan pertanggungjawaban politik kepada DPR dan rakyat,” pungkas Grace.
