Fraksi Partai Golkar MPR RI mengusulkan penerapan obligasi daerah sebagai instrumen penting untuk mendongkrak pembangunan di berbagai wilayah Indonesia. Ketua Fraksi Golkar MPR, Melchias Markus Mekeng, menyatakan bahwa mekanisme ini telah terbukti efektif di negara-negara maju seperti China dan Jepang dalam membiayai proyek-proyek pembangunan berskala besar.
Tiru Model Negara Maju
Mekeng menyoroti keberhasilan China dalam mengembangkan infrastruktur masifnya. “China, kita lihat perkembangan pembangunan China itu besar sekali. Kalau cuma mengandalkan APBN, ya tidak akan mampu. Jadi mereka harus mengandalkan uang-uang publik,” ujar Mekeng kepada detikcom, Jumat (23/1/2026).
Ia menambahkan bahwa ide obligasi daerah sebenarnya sudah dibahas sejak tahun 1999, namun hingga kini belum terealisasi. Mekeng menekankan kembali urgensi obligasi daerah untuk kemajuan Indonesia.
Syarat Penerapan dan Kesiapan Daerah
Mekeng menjelaskan bahwa penerbitan obligasi daerah harus dibarengi dengan tata kelola yang baik dan akuntabel. “Sebetulnya yang diminta dari sisi aturan segala macam itulah mereka harus ikuti governance yang ada. Nah, jadi kalau mereka mau menerbitkan surat utang ini, obligasi daerah ini, ya APBD-nya harus dijalankan sesuai dengan aturan-aturan misalnya dari kantor persyaratan-persyaratan pembukuannya, tata tertibnya, pengelolaannya, segala macam itu harus mengikuti bisnis praktis,” jelasnya.
Menurut penilaian Mekeng, beberapa daerah di Indonesia sudah memiliki kesiapan untuk menerapkan obligasi daerah, di antaranya Jakarta, Sulawesi Utara, dan Yogyakarta. Ia mendorong daerah-daerah lain untuk segera bersiap demi mewujudkan good governance dan mengoptimalkan potensi pembangunan.
“Kalau menurut saya sih banyak daerah (sudah siap). Nah, yang lain itu harus siap, karena ini jangan kita lihat jangka pendek, kita lihat sekarang dengan kebijakan Pak Prabowo, itu efisiensi segala macam. Napas daerah kan setengah mati. Nah, supaya dapet napas lagi, terbitkan surat utang, tapi beresin pembukuannya pengelolaannya, segala macam,” imbuhnya.
Upaya Golkar dan Proyeksi Masa Depan
Fraksi Golkar saat ini tengah aktif melakukan sarasehan ke berbagai daerah untuk memantau kesiapan penerapan obligasi daerah. Hasil pemantauan ini nantinya akan dirangkum dalam naskah akademis yang akan diajukan kepada DPR untuk diproses menjadi rancangan undang-undang (RUU).
“Obligasi daerah ini kan salah satu alternatif pembiayaan. Sekarang kalau kita cuma, kita kan sudah sepakat tahun 1998, kita mau otonomi daerah. Pemahaman otonomi daerah artinya iya urus diri lo sendiri, tapi kan faktanya sekarang semua masih berharap kepada pusat,” kata Mekeng.
Ia meyakini bahwa penerapan obligasi daerah akan membawa perubahan signifikan dalam 10 tahun mendatang. “Saya yakin, kita lihatlah 10 tahun lagi ke depan, pasti berubah kalau sudah ada obligasi daerah, pasti berubah. Daerah perlu rumah sakit yang bagus, daerah perlu pelabuhan yang bagus, perlu pembangunan-pembangunan yang akan mengundang orang untuk datang ke sini,” pungkasnya.
