Fraksi Partai Golkar di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengingatkan seluruh anggotanya untuk mematuhi etika politik atau fatsun, terutama dalam hal mendukung kebijakan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, serta para menteri dari koalisi. Instruksi ini disampaikan oleh Ketua Fraksi Partai Golkar DPR, Sarmuji, dalam acara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Fraksi Golkar ke-58 di gedung Nusantara II, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, pada Jumat (13/2/2026).
Empat Poin Fatsun Politik
Sarmuji memaparkan empat poin fatsun politik yang harus diperhatikan oleh seluruh anggota fraksi. Poin pertama berkaitan erat dengan dukungan Golkar terhadap pasangan Prabowo-Gibran dan gagasan koalisi permanen.
“Ini sudah dideklarasikan oleh ketua umum kita, supaya hubungan antarfraksi tidak in-off, tidak on-off, kita mendorong bagaimana kalau koalisi yang ada sekarang menjadi koalisi permanen. Koalisi yang berada dalam suka dan duka. Koalisi yang berada dalam kebijakan yang populer maupun yang tidak populer,” ujar Sarmuji.
Ia menekankan bahwa setiap kebijakan pemerintah, meskipun mungkin tidak selalu disukai, pada dasarnya bertujuan untuk kemaslahatan rakyat. Oleh karena itu, Sarmuji secara tegas meminta agar tidak ada anggota fraksi yang menyerang kebijakan Presiden dan Wakil Presiden.
“Kami juga ingin menyatakan pada kesempatan kali ini, jangan pernah menyerang kebijakan Presiden dan Wakil Presiden sebagai konsekuensi kita berada di koalisi pemerintah,” tegasnya.
Larangan Menyerang Sesama Kawan Koalisi
Fatsun kedua yang disampaikan Sarmuji adalah larangan bagi anggota DPR Fraksi Golkar untuk menyerang sesama anggota koalisi, termasuk para menteri yang berasal dari partai tersebut. Ia mengimbau agar setiap masukan atau kritik disampaikan secara internal terlebih dahulu sebelum forum resmi.
“Yang kedua, fatsun yang kedua. Jangan menyerang kawan sendiri. Ini kita punya menteri yang cukup banyak. Ada 8 menteri, ada 3 wakil menteri, ada 1 gubernur Lemhanas. Kalau ada hal-hal yang perlu dibicarakan di antara kawan sendiri, tolong kasih masukkan sebelum rapat dimulai. Agar sesama kawan sendiri, jangan sampai jeruk makan jeruk,” jelas Sarmuji.
Menghormati Keputusan Negara dan Koalisi
Selanjutnya, Sarmuji meminta agar anggota DPR Fraksi Golkar tidak mempersoalkan keputusan yang telah ditetapkan oleh negara. Menurutnya, peran anggota dewan adalah memberikan masukan konstruktif dan melakukan evaluasi, bukan menyerang kebijakan yang sudah berjalan.
“Yang ketiga, jangan menyoal sesuatu yang sudah diputuskan oleh negara. Kita bisa memberikan masukan, tetapi apa yang sudah diputuskan bisa kita evaluasi, tetapi jangan sampai menyerang apa yang sudah diputuskan oleh negara dan sedang berjalan,” tuturnya.
Sebagai contoh, Sarmuji menyebutkan program makan bergizi gratis. Ia menyatakan bahwa jika terdapat kelemahan dalam program tersebut, tugas anggota dewan adalah menyempurnakannya melalui masukan yang disampaikan kepada menteri terkait.
“Taruhlah misalkan tentang program makan bergizi gratis. Taruhlah ada kelemahan-kelemahan di dalamnya. Tugas kita adalah menyempurnakan melalui masukan-masukan yang itu disampaikan kepada menteri terkait dan memberikan kontribusi bagi penyempurnaan konsep makan bergizi gratis,” tambahnya.
Fatsun keempat yang diutarakan Sarmuji adalah mengenai keputusan koalisi. Ia meminta agar anggota fraksi tidak mengubah atau menggugat keputusan yang telah disepakati bersama dalam koalisi.
“Yang keempat, jangan mengubah sesuatu yang sudah diputuskan oleh koalisi,” pungkas Sarmuji.
