Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Sarmuji, menyatakan partainya bersedia mendukung wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) asalkan partisipasi publik tetap dijamin secara maksimal. Hal ini disampaikan Sarmuji menanggapi usulan perubahan sistem Pilkada yang kembali ke era sebelum reformasi.
Partisipasi Publik Tetap Jadi Prioritas
“Golkar akan setuju dengan model pilkada melalui DPRD hanya apabila partisipasi publik tetap berjalan secara maksimal,” ujar Sarmuji kepada wartawan di Kantor DPP Golkar, Jakarta Barat, Kamis (8/1/2026). Ia menegaskan bahwa usulan ini berbeda dengan sistem Pilkada pada era Orde Baru yang dinilai memiliki partisipasi publik yang hampir nihil.
Sarmuji menambahkan, Golkar akan berupaya mengadopsi aspek-aspek terbaik dari Pilkada langsung untuk diintegrasikan ke dalam sistem Pilkada tidak langsung melalui DPRD, jika perubahan tersebut benar-benar terjadi. “Kami Partai Golkar akan mengambil sisi-sisi terbaik dari pilkada langsung untuk diakomodir, dimasukkan ke dalam sistem pilkada tidak langsung melalui DPRD, itu seandainya nanti terjadi perubahan. Jadi ini sama sekali berbeda dengan pilkada zaman Orde Baru yang partisipasi publiknya hampir nihil,” jelasnya.
Kampanye dan Debat Tetap Diakomodir
Untuk memastikan partisipasi publik tidak tergerus, Sarmuji menyebutkan beberapa mekanisme yang tetap akan diakomodir, seperti kampanye langsung dan debat antar calon kandidat. “Sehingga rakyat tidak ditinggalkan meskipun pemilihannya melalui DPRD, itu desain apa lagi misalkan yang bisa memperkuat partisipasi rakyat ke dalam pemilihan DPRD, nanti akan kita akomodir secara maksimal,” tuturnya.
Lebih lanjut, Sarmuji mengungkapkan bahwa pembahasan mengenai kemungkinan Pilkada melalui DPRD ini telah dilakukan secara informal antarpartai politik. Ia memastikan bahwa setiap perubahan sistem akan tetap mempertimbangkan masukan dari masyarakat.
“Ya, kontak-kontak saja ya (antarparpol). Kontak-kontak, ngobrol-ngobrol informal, tanya-tanya,” imbuhnya.
