Partai Golkar mendesak adanya evaluasi terhadap kriteria penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Desakan ini muncul menyusul kontroversi ucapan seorang alumni penerima beasiswa berinisial DS yang menyatakan bahwa syarat-syarat LPDP hanya bisa dipenuhi oleh orang kaya.
Syarat LPDP Dinilai Memberatkan
Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI, M. Sarmuji, mengungkapkan kekhawatirannya bahwa LPDP berpotensi hanya dinikmati oleh kalangan berada jika tidak ada penekanan dan afirmasi yang jelas. Ia mengaku pernah menyampaikan hal ini dalam rapat kerja Komisi XI DPR RI dengan Kementerian Keuangan pada awal tahun 2022.
“Saya sendiri pernah mengingatkan soal ini dalam rapat kerja Komisi XI DPR RI dengan Kementerian Keuangan pada awal tahun 2022. Saya sampaikan bahwa LPDP ini kalau tidak ada penekanan dan afirmasi yang jelas, akan menjadi lingkaran yang dinikmati oleh orang kaya saja,” kata Sarmuji kepada wartawan, Senin (23/2/2026).
Sarmuji mencontohkan syarat kemampuan bahasa Inggris atau TOEFL bagi calon penerima beasiswa. Menurutnya, syarat ini lebih menguntungkan anak-anak dari keluarga kaya yang memiliki fasilitas lebih baik dalam pendidikan dan tes bahasa Inggris.
“Kalau tidak ada afirmasi, yang akan menikmati hanya orang kaya, karena syarat-syarat itu berat sekali. TOEFL bahasa Inggris-nya sekian-sekian dan orang yang bisa memenuhi kriteria ini rata-rata pasti orang kaya,” ujarnya.
Prioritaskan Potensi Akademik
Sekretaris Jenderal Partai Golkar ini menekankan bahwa kemampuan akademik seharusnya menjadi prioritas utama dalam seleksi beasiswa LPDP. Ia berpendapat bahwa kemampuan bahasa asing dapat ditingkatkan seiring berjalannya proses belajar di negara tujuan.
“Yang utama itu potensi akademiknya, apakah dia mampu mengikuti pembelajaran yang berat. Soal bahasa itu bisa di-upgrade. Negara bisa hadir membantu. Tapi kalau dari awal yang bisa memenuhi hanya mereka yang memang sejak kecil sudah difasilitasi dengan sekolah dan kursus terbaik, ya akhirnya yang menikmati itu-itu saja,” jelasnya.
Sarmuji menambahkan bahwa standar akademik dan bahasa asing sangat dipengaruhi oleh latar belakang sosial-ekonomi. Anak-anak dari keluarga mampu memiliki akses yang lebih besar terhadap fasilitas pendukung.
“Orang kaya yang bisa menyekolahkan anaknya di sekolah yang bagus. Orang kaya yang bisa mengursuskan anaknya bahasa Inggris di tempat yang bagus. Kalau orang miskin tidak bisa. Mau gimana orang sekolahnya sambil jualan pentol. Tidak bisa. Sulit sekali kalau sekolahnya, kuliahnya, sambil jualan pentol, bahkan enggak sempat dia belajar secara intensif,” tuturnya.
Ia menegaskan bahwa kesempatan seperti LPDP bisa menjadi satu-satunya jalan bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu untuk mengubah nasib.
Perhatikan Kondisi Sosial-Ekonomi
Pemerintah diminta untuk memperhatikan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Banyak kelompok yang tidak bisa memenuhi syarat LPDP saat ini karena keterbatasan struktural.
“Ini bukan soal menurunkan standar. Standar akademik harus tetap tinggi. Tapi negara harus memperhatikan kelompok-kelompok yang tidak beruntung, yang tidak bisa mencapai kriteria-kriteria yang sudah ditetapkan itu karena keterbatasan struktural,” kata legislator dari Jawa Timur itu.
Sarmuji berharap polemik yang berkembang di publik tidak hanya berhenti pada kecaman personal, melainkan menjadi momentum evaluasi LPDP. Dana abadi pendidikan yang berasal dari pajak rakyat harus mengedepankan semangat keadilan sosial.
“Dana abadi pendidikan itu berasal dari pajak rakyat. Maka semangatnya harus keadilan sosial. Jangan sampai tanpa kita sadari, yang menikmati secara berulang hanya kelompok sosial tertentu. Negara harus hadir memberi afirmasi agar yang lemah juga punya tangga untuk naik,” tegasnya.
Ucapan DS yang Viral
Kontroversi ini dipicu oleh unggahan video di akun Instagram @sasetyaningtyas. Pemilik akun tersebut, yang merupakan alumni penerima beasiswa LPDP, memamerkan surat dari Home Office Inggris yang menyatakan anak keduanya resmi menjadi warga negara Inggris.
Perempuan itu juga memperlihatkan paspor Inggris yang datang bersamaan dengan surat tersebut. Ia menyatakan bahwa anak-anaknya kelak akan diupayakan memiliki kewarganegaraan asing, sementara dirinya cukup menjadi warga negara Indonesia (WNI).
“I know the world seems unfair tapi cukup aku aja yang WNI, anak-anakku jangan, kita usahakan anak-anak dengan paspor kuat WNA itu,” ujarnya.
Penerima beasiswa LPDP berinisial DS tersebut kemudian menyampaikan permintaan maaf terbuka melalui akun Instagramnya pada Jumat (20/2). Ia mengakui pernyataannya dilatarbelakangi rasa kecewa, namun langkah yang diambilnya keliru dan tidak tepat.
“Saya menyadari sepenuhnya bahwa kalimat tersebut kurang tepat dan dapat dimaknai sebagai bentuk perendahan terhadap identitas sebagai Warga Negara Indonesia. Untuk itu, saya mengakui kesalahan saya dalam pemilihan kata dan menyampaikannya di ruang publik,” ujarnya.
