JAKARTA – Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kota Padang, Wahyu Hidayat, melontarkan kritik tajam terhadap kinerja Wali Kota Padang, Fadly Amran, dan jajarannya yang dinilai lamban dalam menangani krisis air bersih. Wahyu menilai persoalan ini bukan hanya masalah teknis atau bencana alam, melainkan cerminan lemahnya tata kelola pemerintahan dan birokrasi di lingkungan Pemko Padang.
Tata Kelola Pemerintahan Dipertanyakan
Menurut Wahyu, krisis air bersih yang berlarut-larut menunjukkan ketidakmampuan Pemko Padang dalam memanfaatkan bantuan besar yang telah dibuka oleh pemerintah pusat. “Masalah ini tidak akan berlarut-larut jika Pemko Padang benar-benar bekerja. Pemerintah pusat sudah membuka ruang bantuan sangat besar, tapi tidak dimanfaatkan secara maksimal,” ujar Wahyu dalam keterangannya kepada wartawan, Selasa (27/1/2026).
Wahyu menyoroti tawaran dari Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melalui Kepala Balai Penataan Bangunan Prasarana dan Kawasan (PBPK) Sumbar, Maria Doeni Isa, yang siap membangun 300 sumur bor. Namun, peluang tersebut terhambat karena Pemko Padang hanya mampu mengajukan lima sumur bor.
“Seperti yang ditawarkan Kepala Balai Penataan Bangunan Prasarana dan Kawasan (PBPK) Sumbar, Maria Doeni Isa. Pemerintah pusat siap membangun 300 sumur bor, tapi Pemko Padang hanya mampu mengajukan lima. Ini persoalan serius,” tegasnya.
Ia menambahkan, hambatan utama penanganan krisis air bersih bukan pada ketersediaan anggaran atau komitmen pemerintah pusat, melainkan pada lemahnya manajemen dan minimnya keseriusan jajaran Pemko Padang. Kondisi ini, menurutnya, menunjukkan kegagalan kepemimpinan dalam mengurus kebutuhan dasar masyarakat.
Fokus Pencitraan Politik
Wahyu juga mengkritik gaya kepemimpinan Wali Kota Fadly Amran yang dinilai lebih sibuk membangun pencitraan politik daripada menyelesaikan persoalan masyarakat. Ia mendesak Fadly untuk menghentikan narasi politik dan ambisi elektoral demi fokus pada tanggung jawabnya sebagai kepala daerah.
“Saya minta Wali Kota Padang berhenti sibuk pencitraan dan dongeng-dongeng calon Gubernur Sumbar. Masih lama. Rakyat butuh air bersih, bukan janji. Kondisi ini bukti kegagalan pemerintah dalam mengurus kebutuhan dasar warga,” ujarnya.
Fraksi Gerindra DPRD Kota Padang tengah mempertimbangkan langkah politik lanjutan berupa penggunaan hak interpelasi terhadap Wali Kota Padang. Langkah ini dipandang sebagai bentuk pengawasan serius DPRD terhadap kinerja eksekutif yang dinilai lebih banyak retorika daripada tindakan nyata.
“Yang dibutuhkan rakyat adalah solusi konkret, kerja cepat, dan keberpihakan nyata untuk mengakhiri krisis air bersih yang semakin menyengsarakan warga,” imbuhnya.
Respons Wali Kota Padang
Menanggapi kritik tersebut, Wali Kota Padang Fadly Amran menyatakan bahwa penanganan persoalan krisis air bersih merupakan tanggung jawab bersama. Ia mengakui adanya perhatian nasional terhadap isu ini, dengan TNI-Polri yang juga menjadi garda terdepan.
“Ini pun juga banyak pertanyaan tentang air bersih. Kan ada informasi di luar sana tolong copot ini, tolong copot itu kan begitu ya. Saya perlu menyampaikan Bapak/Ibu Semua. Tugas ini bebannya dipikul bersama-sama, itu kita yakin itu. Walaupun tidak statusnya seperti yang kita dengar di media tidak bencana nasional tapi ini perhatian nasional, TNI-Polri menjadi garda terdepan juga,” kata Fadly dalam tayangan Padang TV yang dilihat pada Selasa (27/1/2025).
Fadly menjelaskan bahwa 98 persen jalur distribusi air PDAM sudah aktif kembali, dengan perbaikan sekitar 800 meter pipa. Ia menambahkan, kondisi kekeringan tidak hanya dialami PDAM, tetapi juga sungai dan sumur masyarakat pasca bencana hidrometeorologi.
“Berbicara tetang PDAM hari ini, itu 98 persen jalur distribusi PDAM ini sudah aktif kembali. 12 indeks lebih kurang 800 meter pipa itu sudah diperbaiki. Jadi 98 persen air rumah sudah hidup, walaupun alur tekanannya seperti biasa,” ujarnya.
“Karena apa, kita bisa lihat, sungai-sungai kita ini memang dilanda kekeringa. Mungkin danau-danau ataupun mata-mata air ataupun juga yang selama ini menampung air itu pun juga ikut longsor. Nah apa yang terjadi hari ini, yang terjadi hari ini kekeringan bukan hanya terjadi di PDAM, sekali lagi sudah 98 persen. Tetapi di sumur-sumur masyarakat karena irigasi dan dmpak hidrometologi dari sungai-sungai kita. Memang debit airnya tiak seperti sebelumnya,” lanjutnya.
Ia menyampaikan bahwa penggunaan air PDAM hanya solusi jangka pendek. Untuk jangka panjang, akan dilakukan pengeboran air di sejumlah titik.
“Sehingga Alhamdulillah dari kementerian, provinsi dan juga kota akan memasang lebih kurang ratusan ya Pak ya, pompma air sementara. Karena mungkin airnya tidak sedalam apa yang sebelumnya ini tersedia harus lebih dalam lagi kita gali, nah ini yang akan kita lakukan,” ucapnya.
“Kenapa PDAM, tentu solusi jangka pendeknya PDAM bisa menyuplai kepada rumah-rumah yang kekeringan itu, namun saya rasa ini tidak bisa menjadi solusi jangka menengah atau jangka panjang, tetapi perlu sumur bor ataupun pembangunan pendaman dan juga perbaikan saluran sungai irigasi kita ini supaya air bersih ini bisa kembali normal hendaknya,” imbuhnya.
Empat Kecamatan Terdampak Kekeringan
Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Kota Padang, Raju Minropa, menyampaikan bahwa kondisi kekeringan berdampak langsung pada masyarakat di empat kecamatan: Kuranji, Pauh, Nanggalo, dan Koto Tangah. Hal ini disampaikan dalam rapat koordinasi lintas instansi yang dipimpin Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, di Istana Gubernuran, Kamis malam (22/1/2026).
Raju menjelaskan pergeseran arah aliran sungai mengakibatkan jaringan irigasi terputus, yang dampaknya tidak hanya pada sektor pertanian tetapi juga pada kebutuhan rumah tangga akibat mengeringnya sumur warga.
Langkah penanganan cepat yang telah dilakukan meliputi suplai air bersih menggunakan mobil tangki, pembangunan sumur bor dangkal dalam waktu dekat, serta pembangunan hidran umum yang terhubung dengan jaringan pipa PDAM.
Gubernur Mahyeldi Ansharullah menegaskan bahwa permasalahan kekeringan harus ditangani secara cepat dan terukur agar masyarakat tidak kesulitan mendapatkan air bersih.
“Kondisi ini tidak bisa kita biarkan berlarut-larut. Kekeringan harus segera kita atasi agar masyarakat tidak kesulitan mendapatkan air bersih,” ujar Mahyeldi.
Mahyeldi juga menekankan pentingnya pemetaan detail titik-titik permasalahan penyediaan air bersih agar intervensi tepat sasaran. Ia memastikan Pemprov Sumbar siap memberikan dukungan dan back up terhadap kebutuhan Pemerintah Kota Padang.
“Kita harus memastikan di mana saja titik-titik yang masih bermasalah dalam penyediaan air bersih. Dari situ, kita tentukan langkah yang akan kita perkuat dan optimalkan bersama,” ujar Gubernur.
Mahyeldi menargetkan penanganan kekeringan di Kota Padang dapat diselesaikan sebelum memasuki bulan Ramadan.
