Wakil Ketua Komisi XII DPR RI, Bambang Haryadi, mendesak Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, untuk segera menyelesaikan revisi Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Migas). Desakan ini disampaikan di tengah kekhawatiran munculnya mafia migas yang diduga menghambat proses legislasi tersebut.
Kekhawatiran Mafia Migas dan Keterlambatan Revisi UU Migas
Dalam rapat kerja bersama Menteri ESDM di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Kamis (22/1/2026), Bambang Haryadi menyoroti target swasembada energi yang dicanangkan Bahlil. Ia menekankan pentingnya penyelesaian revisi UU Migas agar tidak menimbulkan kecurigaan adanya permainan mafia.
“Jadi harapan kita mari kita sama-sama bersama Kementerian ESDM, kita selesaikan revisi Undang-Undang Migas dalam waktu cepat. Bahkan kami sempat dituduh, Pak Menteri, jangan-jangan ada mafia. Kok revisi Undang-Undang Migas itu bolak-balik,” ujar Bambang Haryadi.
Bambang menduga ada pihak yang diuntungkan oleh kekosongan hukum pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membatalkan beberapa pasal dalam UU Migas, terutama terkait eksistensi BP Migas dan amanat pengelolaan sumber daya migas oleh negara. Ia mengingatkan bahwa sejak pembatalan pada tahun 2012 hingga kini, belum ada perubahan signifikan.
“Dari 2012 dibatalkan sampai 2026, belum ada perubahan. Nah, ini kita pertanyaannya jangan sampai kita semua, saya yakin Pak Menteri komitmennya merah putih, kan, kita semua merah putih, jangan sampai hambatan revisi Undang-Undang Migas sampai menimbulkan praduga-praduga ada permainan mafia migas lah, kan? Nah, ini kita harus selesaikan, harus tuntaskan,” tegas Bambang.
Perbandingan dengan Petronas dan Pentingnya Swasembada Energi
Bambang Haryadi juga menyentil momen Presiden Prabowo Subianto menerima helm Petronas saat kunjungan ke Malaysia. Ia mengungkapkan keprihatinan melihat perusahaan minyak nasional Malaysia yang kini mendunia, padahal dulunya belajar dari Pertamina Indonesia.
“Saya sendiri saja sebagai kader cukup prihatin ketika Bapak Presiden ke Malaysia dikasih helm Petronas. Padahal saya tahu Pak Prabowo itu bukan pembalap, tapi kenapa dikasih helm Petronas? Apakah ini sebuah sindiran kepada kita bahwa dulu Petronas belajarnya ke Pertamina, sekarang Petronas mendunia. Itu kami sebagai kadernya kami merasa agak bingung juga,” tutur Bambang.
Sekretaris Fraksi Gerindra DPR RI ini meyakini bahwa swasembada energi, khususnya BBM, dapat tercapai jika revisi UU Migas segera diselesaikan. Ia menekankan perlunya peningkatan target lifting migas.
“Jadi prinsip kami, fraksi kami berharap bahwa kita untuk mencapai swasembada BBM ini kan, kalau energi mungkin kita ada energi baru terbarukan. Kalau BBM kita lifting yang harus kita naikkan,” jelasnya.
Sinkronisasi Data Lifting Migas
Lebih lanjut, Bambang Haryadi mengingatkan pentingnya sinkronisasi data terkait lifting migas antara Kementerian ESDM dan Kementerian Keuangan. Ia berharap perhitungan capaian lifting migas tidak menimbulkan perbedaan data.
“Dan saya berharap capaian yang kita… eh, sampaikan apresiasi mencapai sesuai target APBN. Namun, kita juga harus waspada karena kami juga mendengar perhitungan Kemenkeu tidak sama, kan? Mudah-mudahan Kemenkeu bisa sinkron. Jangan sampai kita hitung 605, Kemenkeu-nya hitungnya lain,” pungkas Bambang.
