Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP), Fahri Hamzah, mengemukakan pentingnya pembentukan sebuah lembaga khusus yang bertugas mengatur percepatan pembangunan hunian berbasis sosial. Lembaga ini diharapkan dapat menangani berbagai aspek teknis demi akselerasi pembangunan perumahan yang lebih masif.
Fokus pada Mekanisme Teknis
Fahri Hamzah menjelaskan bahwa mandat pembentukan lembaga ini berasal dari beberapa undang-undang yang bertujuan untuk mempercepat pembangunan perumahan. “Ya, kebetulan ini ada beberapa kali beliau nitipkan pesan untuk mencari mekanisme percepatan pembangunan perumahan, yang saya laporkan. Karena ada mandat dari beberapa undang-undang untuk pembentukan lembaga untuk percepatan pembangunan perumahan,” ujar Fahri kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (30/12/2025).
Lembaga yang diusulkan ini nantinya akan mengambil alih beberapa urusan krusial, meliputi pertanahan dan pengadaan lahan, perizinan, pembiayaan, hingga manajemen penghunian hunian sosial. Langkah ini dinilai sangat penting untuk mendorong pembangunan hunian sosial secara besar-besaran, sejalan dengan arahan Presiden.
Akselerasi Pembangunan Hunian Rakyat
Fahri Hamzah menekankan bahwa lembaga tersebut harus mampu mengelola seluruh persoalan terkait hunian sosial. “Yang intinya adalah memang harus ada lembaga nanti yang mengambil alih persoalan tanah, pengadaan lahan, kemudian mengambil alih persoalan perizinan, juga mengambil alih persoalan pembiayaan dan juga penghunian, serta manajemen daripada hunian yang berbasis kepada hunian sosial. Karena beliau membayangkan harus ada akselerasi besar-besaran,” jelasnya.
Untuk mewujudkan hal tersebut, Fahri Hamzah akan segera berkoordinasi lebih lanjut dengan berbagai pihak. Pertemuan dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) serta Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) dijadwalkan dalam waktu dekat. “Kami sudah koordinasi dengan MenPAN dan Mensesneg, dan mudah-mudahan satu dua hari ini kami ada pertemuan lagi dan kalau bisa di awal tahun ini sudah kita bisa sahkan,” katanya.
Selain itu, koordinasi juga akan dilakukan dengan PT Danantara, yang dipandang sebagai salah satu penyedia lahan terbesar, terutama untuk konsep Transit Oriented Development (TOD). “Saya juga berkoordinasi dengan Danantara karena salah satu penyedia lahan yang paling masif nanti, terutama untuk konsep TOD, Transit Oriented Development, itu nanti Danantara. Dan karena itu semua nanti akan diregulasi dalam pembentukan badan yang mengurusi percepatan pembangunan rumah rakyat,” imbuhnya.
