Menteri Kebudayaan (Menbud) Fadli Zon mengungkapkan bahwa penyaluran dana hibah untuk Keraton Solo selama ini mengalir ke rekening pribadi Paku Buwono XIII. Menanggapi hal tersebut, Paku Buwono (PB) XIV Purbaya memberikan tanggapan.
PB XIV Purbaya: Kami Ikuti Arahan Pemerintah
PB XIV Purbaya menegaskan bahwa pihak Keraton hanya mengikuti prosedur dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah terkait pemberian anggaran atau hibah. Ia menyatakan bahwa Keraton tidak dalam posisi mendesak pemerintah untuk mencairkan dana.
“(Mengenai pernyataan Fadli Zon soal selama ini dana hibah ke pribadi?) Ya, kita kan ikut arahan pemerintah, ya. Anggaran itu diturunkan juga bukan permintaan kita, apa arahan dari pemerintah,” ujar PB XIV Purbaya saat ditemui di Masjid Agung Solo, dilansir detikJateng, Jumat (23/1/2026).
Menurutnya, keputusan mengenai anggaran tersebut sepenuhnya diserahkan kepada otoritas yang berwenang, termasuk koordinasi dengan pemerintah daerah. “Diturunkan ya monggo, enggak ya monggo, gitu aja kan. Pak Luthfi selaku Gubernur juga saya kira lebih paham lah bagaimana (mekanismenya),” lanjutnya.
Proses Hibah Sesuai Regulasi
Saat ditanya kembali mengenai apakah penyaluran dana selama ini sudah sesuai dengan regulasi yang ada, PB XIV meyakini bahwa proses tersebut sudah berjalan sesuai aturan main yang ditetapkan oleh pemberi hibah, dalam hal ini pemerintah.
“Saya kira sudah (sesuai aturan). Itu kan kita mengikuti arahan pemerintah, gitu kan,” tuturnya.
Fadli Zon: Penerima Hibah Atas Nama Pribadi
Sebelumnya, Menbud Fadli Zon mengungkapkan bahwa Keraton Solo menerima hibah dari berbagai sumber, mulai dari Pemerintah Kota Surakarta, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, hingga dari APBN. Namun, penerima dana hibah tersebut atas nama pribadi.
“Keraton Solo mendapatkan hibah dari Pemerintah Kota Solo dari provinsi kemudian dari APBN. Nah selama ini menurut keterangan itu penerimanya itu pribadi. Nah kita ingin ada ke depan itu ingin ada pertanggungjawaban terutama terkait bagaimana tanggung jawab hibah yang diberikan termasuk yang dari APBN,” kata Fadli dalam rapat kerja dengan Komisi X DPR pada Kamis (22/1/2026).
