Politikus Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Fadli Zon, angkat bicara mengenai isu yang menyebutkan Presiden terpilih Prabowo Subianto memiliki niat untuk menghidupkan militerisme di Indonesia. Fadli Zon dengan tegas membantah anggapan tersebut, menyatakan bahwa Prabowo justru memilih jalur demokrasi.
Prabowo Pilih Jalan Demokrasi
Fadli Zon menjelaskan bahwa perjalanan Prabowo dalam dunia politik telah membuktikan komitmennya terhadap demokrasi. “Pak Prabowo memilih jalan demokrasi, masuk partai politik, lalu membangun partai politik, ikut kontestasi politik, kalah dan menang. Dilakukan berpuluh-puluh tahun, jalan yang beradab (civilized),” ujar Fadli Zon kepada wartawan pada Selasa (6/1/2025).
Sebagai seorang yang telah mengenal Prabowo lebih dari 30 tahun, Fadli Zon bersaksi bahwa fokus utama Prabowo adalah kesejahteraan rakyat. Ia menggambarkan Prabowo sebagai pemimpin yang kuat, yang selalu memikirkan kebaikan dan kesejahteraan rakyat, bahkan terkadang harus memotong birokrasi yang panjang demi realisasi yang cepat.
‘Strong Leadership’ Bukan Militerisme
Lebih lanjut, Fadli Zon menekankan bahwa prinsip kepemimpinan yang dianut Prabowo adalah kepemimpinan yang kuat, namun hal tersebut tidak identik dengan militerisme. “Beruntung kita punya kepemimpinan yang kuat di saat dunia sedang bergejolak. Strong leadership bukan berarti militerisme apalagi dictatorship,” tegasnya.
Isu Militerisme Muncul dari Acara Natal Nasional
Isu mengenai Prabowo yang ingin menghidupkan militerisme ini pertama kali disinggung oleh Prabowo sendiri dalam acara Natal Nasional 2025 di Tennis Indoor, Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta, pada Senin (5/1). Prabowo mengungkapkan bahwa ada pihak-pihak yang secara vokal menuduhnya ingin menghidupkan militerisme.
Prabowo menyatakan keterbukaannya terhadap kritik. Ia bahkan mengaku bersyukur jika dikritik, sebagaimana ia mencontohkan momen ketika ajudannya mengingatkan soal kerapian pakaiannya. Meskipun sempat merasa dongkol, ia menghargai teguran tersebut.
Dalam konteks tersebut, Prabowo kemudian mengoreksi anggapan bahwa dirinya ingin menghidupkan militerisme. Ia menyatakan akan memanggil para ahli hukum untuk mengkaji batasan kepemimpinan yang dianggap terlalu otoriter. “Jadi saya terima kasih kalau ada yang teriak-teriak: ‘Prabowo ini mau hidupkan lagi militerisme’. Wah, baru saya koreksi, apa bener? Oke baru kita lihat, panggil ahli hukum, panggil di mana, iya kan? Mana batas kepemimpinan yang terlalu otoriter,” ucap Prabowo.
