JAKARTA – Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Eddy Soeparno, menekankan bahwa Indonesia tengah berada dalam fase krusial dalam merespons dampak nyata perubahan iklim. Peningkatan frekuensi dan intensitas bencana alam di berbagai wilayah menjadi bukti nyata fenomena tersebut.
Dialog Strategis di Abu Dhabi
Penegasan ini disampaikan Eddy saat bertemu Menteri Perubahan Iklim dan Lingkungan Uni Emirat Arab (UEA), Dr. Amna bint Abdullah Al Dahak Al Shamsi, di Abu Dhabi. Pertemuan ini merupakan bagian dari rangkaian agenda Abu Dhabi Sustainability Week. Turut hadir dalam pertemuan tersebut Menteri Koordinator Bidang Pangan RI (Menko Pangan), Zulkifli Hasan.
Dalam forum tersebut, Eddy menyampaikan kepada Amna dan para pemangku kepentingan UEA di bidang Iklim dan Energi Terbarukan, bahwa dirinya selaku Pimpinan MPR terus berupaya mempercepat pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengelolaan Perubahan Iklim. Tujuannya adalah untuk memastikan kebijakan iklim di Indonesia berjalan secara terkoordinasi, terukur, dan berkeadilan.
Perubahan Iklim dan Pembangunan Berkelanjutan
Eddy menjelaskan bahwa bagi Indonesia, perubahan iklim bukan sekadar isu lingkungan, melainkan terkait erat dengan persoalan pembangunan berkelanjutan. Isu ini menyentuh berbagai aspek krusial, mulai dari ketahanan pangan, energi, ekonomi, hingga keadilan sosial.
“RUU Pengelolaan Perubahan Iklim dirancang untuk memperkuat tata kelola nasional dalam menghadapi perubahan iklim, mulai dari aspek mitigasi, adaptasi, pengurangan risiko bencana, hingga pemulihan pasca-bencana,” ujar Eddy dalam keterangannya, Sabtu (17/1/2026).
Ia menambahkan, RUU ini diharapkan mampu menjawab tantangan koordinasi lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Koordinasi yang selama ini kerap menjadi kendala dalam penanganan dampak perubahan iklim secara terpadu.
Kolaborasi Global dengan UEA
Dalam konteks tersebut, Eddy menilai dialog dengan UEA menjadi sangat penting. Negara Teluk tersebut memiliki pengalaman signifikan dalam mengembangkan kebijakan transisi energi, pembiayaan iklim, dan inovasi teknologi. Pengalaman ini relevan untuk menghadapi tantangan perubahan iklim di wilayah dengan kondisi geografis yang rentan.
Indonesia, lanjut Eddy, terbuka untuk memperkuat kerja sama internasional. Bentuk kerja sama tersebut dapat berupa pertukaran pengetahuan, investasi hijau, maupun pengembangan skema pembiayaan adaptasi iklim.
“RUU Pengelolaan Perubahan Iklim bertujuan menurunkan emisi sesuai target NZE 2060 sekaligus memastikan bahwa pemerintah memiliki kemampuan mitigasi untuk menghadapi bencana yang semakin sering terjadi. Di sinilah pentingnya kolaborasi global baik dalam bentuk pertukaran pengetahuan, investasi hijau, maupun pengembangan skema pembiayaan adaptasi iklim,” pungkasnya.
