Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan dua operasi tangkap tangan (OTT) dalam satu hari, pada Senin (19/1/2026), yang menyasar dua kepala daerah di lokasi berbeda. Wali Kota Madiun, Maidi, dan Bupati Pati, Sudewo, menjadi dua pejabat yang terjaring dalam operasi antirasuah tersebut.
OTT di Madiun Diduga Terkait Fee Proyek dan CSR
Di Madiun, Jawa Timur, KPK menyatakan OTT yang melibatkan Wali Kota Maidi diduga berkaitan dengan kasus dugaan fee proyek dan dana corporate social responsibility (CSR) di wilayah Kota Madiun. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa Maidi diamankan bersama belasan orang lainnya.
“Peristiwa tertangkap tangan ini diduga terkait dengan fee proyek dan dana CSR di wilayah Kota Madiun,” ujar Budi Prasetyo kepada wartawan, Senin (19/1/2026). Ia menambahkan, “Benar, hari ini Senin (19/1), tim sedang ada kegiatan penyelidikan tertutup, dengan mengamankan sejumlah 15 orang, di wilayah Madiun, Jawa Timur.”
Dalam operasi tersebut, tim KPK juga mengamankan barang bukti berupa uang tunai senilai ratusan juta rupiah. “Tim juga mengamankan barang bukti dalam bentuk uang tunai,” ucap Budi.
Bupati Pati Sudewo Juga Terjaring OTT KPK
Sementara itu, di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, KPK juga melakukan OTT yang turut mengamankan Bupati Pati, Sudewo. “Benar, salah satu pihak yang diamankan dalam peristiwa tertangkap tangkap di Pati adalah saudara SDW (Sudewo),” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, Senin (19/1/2026).
Hingga berita ini ditulis, Budi belum merinci lebih lanjut mengenai perkara apa yang menjerat Sudewo maupun identitas pihak lain yang turut diamankan bersamanya. “Saat ini, yang bersangkutan sedang dilakukan pemeriksaan secara intensif oleh tim di Polres Kudus,” jelasnya.
Sebelumnya, Bupati Sudewo pernah diperiksa KPK sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi proyek jalur kereta api. Saat itu, Sudewo diperiksa dalam kapasitasnya sebagai mantan anggota Komisi V DPR RI. Ia membantah adanya aliran dana dari kasus tersebut ke dirinya.
Sudewo juga pernah menjadi sorotan publik setelah menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebesar 250%. Kebijakan ini sempat menuai protes keras dari warga Pati hingga akhirnya dibatalkan. Upaya pemakzulan Sudewo oleh DPRD Pati pada November 2025 pun gagal.
KPK memiliki waktu 1×24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang diamankan dalam OTT ini.
